Berita NTT Terkini

Gubernur NTT  Rampingkan Struktur! OPD NTT bukan Swasta Cari Untung

Prinsip dari perampingan adalah efisiensi anggaran. Tapi jangan sampai karena efisiensi anggaran, jadinya menghambat pelayanan kepada masyarakat

Gubernur NTT  Rampingkan Struktur! OPD NTT bukan Swasta Cari Untung
POS KUPANG.COM/AMBUGA LAMAWURAN
Pengamat Hukum asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Jhon Tuba Helan, sewaktu memberikan keterangan kepada wartawan POS-KUPANG.COM digedung DPRD NTT, Kamis (6/12/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Hukum asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Jhon Tuba Helan, mengatakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bukanlah perusahaan swasta yang tugasnya mencari untung.

Hal ini dikatakan Jhon berkaitan dengan perampingan OPD yang dilakukan gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Menurutnya, perampingan jangan sampai mengesampingkan prinsip pelayanan kepentingan masyarakat.

Jaksa di  Maumere Kembali Periksa  Tersangka ADD Nebe dan Kringa

"Prinsip dari perampingan adalah efisiensi anggaran. Tapi jangan sampai karena efisiensi anggaran, jadinya menghambat pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Menurutnya, pelayanan terhadap masyarakat adalah prinsip yang paling utama.

Memang, akunya, ada OPD yang seharusnya digabung.

"Seperti Korpri, tidak boleh menjadi OPD. Lalu pengelolaan kawasan perbatasan jadi, itu kewenangan Pemerintah Pusat. Tapi penggabungan Diklat ke BKD, perlu ada pengkajian agar lebih efektif," terangnya.

Dikatakan, letak geografis Provinsi NTT tentu berbeda dengan provinsi di pulau-pulau lain, Jawa misalnya.

"Mereka di sana secara geografis tidak terpisah. Di sini beda. Karena itu, jangan sampai penggabungan OPD ini justru menghambat pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (*)

Penulis: Lamawuran
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved