Berita Kota Kupang Terkini

HAKTP 2018, Antisipasi Kekerasan Terhadap Perempuan dengan P5HAM. Apa Itu?

HAKTP 2018, Antisipasi Kekerasan Terhadap Perempuan dengan P5HAM. Apa Itu?

HAKTP 2018, Antisipasi Kekerasan Terhadap Perempuan dengan P5HAM. Apa Itu?
Pos Kupang/Novemy Leo
Pembicara di talk show HAKTP 2018 di Ramayana Mall Kupang, Selasa (4/12/2018) 

Laporan Reporter Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS KUPANG.COM, KUPANG - Salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yakni dengan mengamalkan P5HAM. Apa itu?

Kepala sub Bidang Pemajuan HAM dari Kemenhukham NTT, Ance Komile mengatakan, P5HAM ini diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM khususnya pada Pasal 8, Pasal 71 dan Pasal 72.

"Dalam pasal itu menyebutkan bahwa P5HAM yakni Pemenuhan, Perlindungan, Penghormatan, Pemajuan dan penegakkan HAM itu merupakan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah," kata Ance di Kupang, Selasa (4/12/2018).

Namun selama ini, kata Ance, kerja-kerja penegakkan HAM lebih banyak dilaksanakan oleh LSM dan Pemerintah mengikuti dari belakang.

Ganti Veki Lerik Jadi Anggota DPRD NTT, Karel Koro Bilang ini Anugerah Tuhan

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di NTT Ternoda Dengan Kasus MG dan DPRD di SBD

HAKTP 2018, Beri Ruang Kepada Perempuan dan Anak Untuk Nikmati Pembangunan

LBH APIK NTT: Kasus Oknum DPRD SBD yang Diduga Memperkosa dan Hamili MG Telah Nodai HAKTP 2018

Peserta talk show HAKTP 2018 di Ramayana Mall Kupang, Selasa (4/12/2018)
Peserta talk show HAKTP 2018 di Ramayana Mall Kupang, Selasa (4/12/2018) (Pos Kupang/Novemy Leo)
Talkshow HAKTP 2018 di Ramayana Mall Kupang, Selasa (4/12/2018)
Talkshow HAKTP 2018 di Ramayana Mall Kupang, Selasa (4/12/2018) (Pos Kupang/Novemy Leo)
Peserta talk show HAKTP, Selasa (4/12/2018)
Peserta talk show HAKTP, Selasa (4/12/2018) (Pos Kupang/Novemy Leo)
Peserta talk show HAKTP, Selasa (4/12/2018)
Peserta talk show HAKTP, Selasa (4/12/2018) (Pos Kupang/Novemy Leo)
peserta talkshow HAKTP 2018
peserta talkshow HAKTP 2018 (Pos Kupang/Novemy Leo)

"Jangan LSM di depan lalu pemerintah ikut di belakang. Itu adalah paragdigma yang keliru. Mestinya Pemerintah yang mengambil alih di depan dan LSM bantu pemerintah," kata Ance.

Ance juga menjelaskan soal bentuk bentuk.pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat.

"Bentuk pelanggaran HAM sangat luas karena bicara HAM adalah bicara soal semua aspek kehidupan kita. Ada hak hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya," kata Ance.

Ance juga berharap agar pemerintah dan DPRD bisa melahirkan perda perda yang berprespektif gender. Dan agar recana aksi nasional di daerah bisa melibatkan stake holder. (vel)

Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: Eflin Rote
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved