Opini Pos Kupang

Pos Kupang dan Pers Jaman Now

Konflik kepentingan sesungguhnya merupakan akibat dari adanya revolusi teknologi komunikasi yang terjadi secara masif.

Pos Kupang dan Pers Jaman Now
ilustrasi

Oleh Dr. Gerry Gobang, S.Fil.,MA.
Dosen Kajian Media dan Komunikasi Politik pada Universitas Nusa Nipa Maumere

POS-KUPANG.COM - Ekonomi tidak bisa steril dan terpisah dengan politik. Dalam praktik pemberitaan media massa, kajian ekonomi politik tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan baik kepentingan orang atau kelompok tertentu, kepentingan institusi media atau pun kepentingan negara.

Konflik kepentingan sesungguhnya merupakan akibat dari adanya revolusi teknologi komunikasi yang terjadi secara masif.

Tulisan ini mendeskripsikan praktik pemberitaan pers menyambut HUT ke-26 Pos Kupang pada tanggal 1 Desember 2018. Pos Kupang sebagai media massa cetak lokal di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menggeliat di zaman yang terus berubah.

5 Fakta Clarissa Wang, Pasangan Jusup Maruta Crazy Rich Surabaya yang Ternyata Juga Kaya Raya!

Gempa Bumi Maluku 6.5 SR, Terasa Hingga Ambon, Atambua dan Alor. Tak Berpotensi Tsunami

Intip Ramalan Zodiak Bulan Desember 2018: Gemini Hindari Perdebatan, Leo Jadi Ambisius

Perubahan yang signifikan terjadi dalam dunia pers dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaannya apakah Pos Kupang yang lahir untuk membela kepentingan rakyat akan tetap eksis dan "terpaksa" melakukan adaptasi dengan perubahan yang begitu cepat dan masif di jaman now ini?

Praktik pemberitaan yang dilakukan oleh pers arus utama di jaman now ini mau tidak mau harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet.

Pos Kupang pun telah memiliki edisi online untuk menjawabi tuntutan zaman yang terus berubah. Namun Pos Kupang jangan sampai meninggalkan karakteristiknya yang berpihak pada kepentingan rakyat di Provinsi NTT. Produksi berita yang dilakukannya mestinya berpihak pada rakyat terutama rakyat termarginal.

Pilihan untuk berpihak pada rakyat belum dapat dilakukan secara penuh oleh berbagai pers secara umum. Akibatnya kepentingan rakyat sering dimarginalkan karena semata-mata berorientasi pada pasar. Praktik pemberitaan didominasi oleh berita seremonial yang bersifat elitis.

Berbagai kegiatan seremonial pemerintahan di daerah boleh jadi menjadi prioritas pemberitaan. Apalagi jika instansi pemerintah telah "mem-booking" untuk diberitakan, tentu saja dengan kompensasi ekonomis.

Komodifikasi

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved