Opini Pos Kupang

Menimbang Legalisasi Miras di NTT

Memang miras lokal tidak pernah lepas dari masyarakat NTT. Itu karena selain untuk kebutuhan konsumsi, miras pun

Menimbang Legalisasi Miras di NTT
POS KUPANG/ROBERT ROPO
Jeriken berisi moke (minuman keras produksi lokal) yang diamankan aparat KP3 Laut Waingapu, Jumat (16/2/2018) siang. 

Oleh Refael Molina
Kolumnis, Warga NTT

POS-KUPANG.COM - Para Bupati Setuju Legalkan Miras. Demikian judul headline Pos Kupang, 21 November 2018. Miras di NTT sangat beragam, misalnya Moke (Flores), Peci (Sumba), Sopi Pura (Alor), Sopi Rote dan lain-lain hampir tersebar di setiap kabupaten. Jenis miras lokal seperti inilah yang (hendak) dilegalkan.

Memang miras lokal tidak pernah lepas dari masyarakat NTT. Itu karena selain untuk kebutuhan konsumsi, miras pun selalu mewarnai hajatan-hajatan adatiah di NTT, seperti peminangan, pernikahan, maupun upacara adat lainnya.

Ramalan Zodiak Malam ini Gemini Jadi Bahan Pergunjingan, Cancer Jangan Mencoba Melawan Arus

8 Fakta Jungkook BTS Yang Belum Pernah Terungkap Ini Bisa Bikin Kamu Nangis, Army Wajib Tahu Loh!

Jadi Drama Korea Pertama yang Tayang di Youtube, Ini 4 Fakta Drakor Top Management

Miras lokal NTT biasanya menjadi pelengkap sirih dan pinang dalam hajatan adatiah di NTT. Meski demikian selama ini hanya sirih dan pinang saja yang legal. Sementara miras baru kali ini saja hendak dilegalkan oleh para kepala daerah di NTT.

Setidaknya, ini dimulai dengan dukungan beberapa bupati terhadap penyebaran dan penjualan miras di NTT.

Belum Final

Pun demikian, bagi saya, dukungan beberapa bupati di NTT terhadap legalisasi miras belum seutuhnya final, bahkan masih prematur. Pasalnya, pada tatara lisan, hal itu memang wajar-wajar saja, dan dianggap sebagai perwujudan komitmen yang sama dengan semangat Gubernur NTT, Viktor Laiskodat.

Hemat saya, setidaknya ada dua hal penting yang perlu dilakukan, sebelum miras dilegalkan yaitu: Pertama, butuh produk hukum. Bagaimanapun proses legalisasi ini membutuhkan produk hukum jelas, sehingga legalisasi itu bisa dilindungi oleh produk hukum melalui Perda, Pergub atau Perbub.

Jika kemudian miras telah diatur dalam Perda, maka miras tidak sekadar diproduksi dan diedarkan secara massal dan bebas tanpa pengaturan.

Justru dengan adanya Perda, maka semua yang berkaitan dengan miras mulai dari proses produksi hingga penjualan diatur secara baik, mulai dari tempat-tempat usaha mana yang layak menjual, berapa harga jual serta harga pajaknya pun ditentukan agar kemudian bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) NTT.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved