Berita Ekonomi Bisnis

Langgar UU Monopoli, Sari Roti Didenda Rp 2,8 Miliar, Begini Fakta yang Sebenarnya

Langgar UU Monopoli, Sari Roti Didenda Rp 2,8 Miliar, Begini Fakta yang Sebenarnya

Langgar UU Monopoli, Sari Roti Didenda Rp 2,8 Miliar, Begini Fakta yang Sebenarnya
Kontan/Cheppy A Muchlis
Sari Roti buatan Nippon Indosari 

Langgar UU Monopoli, Sari Roti Didenda Rp 2,8 Miliar, Begini Fakta yang Sebenarnya

POS-KUPANG.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) memutuskan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) bersalah akibat telat melapor aksi korporasinya mengakuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga. KPPU menghukum produsen Sari Roti itu untuk membayar denda senilai Rp 2,8 miliar.

"Menyatakan bahwa terlapor (Nippon Indosari) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU 5/1999 juncto Pasal 6 PP 57/2010," kata Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi membacakan amar putusan pada Senin (26/11/2018) di Ruang Sidang KPPU.

Dalam Pasal 29 UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa notifikasi merger paling lambat dalam 30 hari setelah akuisisi terjadi.

Produksi Sari Roti
Produksi Sari Roti (NIKKEI ASIA REVIEW)

Sementara dalam penjelasannya dalam sidang, anggota Majelis Guntur Putra Saragih menyebutkan, akuisisi Prima sah terjadi pada 9 Februari 2018. Namun, Nippon baru melaporkan akuisisi Prima pada 29 Maret 2018.

"Pada 7 Maret 2018, Komisi telah mengingatkan terlapor (Nippon) untuk melaporkan akuisisinya terhadap PT Prima Top Boga selamat-lambatnya pada 23 Maret 2018," ujarnya. 

Baca: Ramalan Zodiak Malam ini, Libra Jangan Berbagi, seseorang Ingin Berada di Dekat Leo

Baca: Ramalan Zodiak Malam ini, Libra Jangan Berbagi, seseorang Ingin Berada di Dekat Leo

Baca: VIRAL! Kenalan di Facebook, Wanita AS ini Nekat ke Bangladesh dan Bertunangan dengan Kekasihnya

Menanggapi hal tersebut, External Communications Head Nippon Stephen Orlando mengaku perlu melakukan koordinasi dengan tim terkait apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan.

"Saya periksa ke tim terkait dulu, ya" balas pesannya ke Kontan.co.id, Senin (26/11/2018).

Hal senada juga dikatakan oleh Kuasa Hukum Nippon, Haykel Widiasmoko.

Ia mengatakan saat ini dirinya masih melaporkan hal itu ke pihak PT Nippon.

Halaman
123
Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved