Opini Pos Kupang

Moratorium Pengiriman TKI Plus Solusi

Gara-gara kebijakan moratorium itu, saya jadi bersemangat berdiskusi dengan semua pihak yang sehari-hari berkecimpung

Moratorium Pengiriman TKI Plus Solusi
ilustrasi 

Oleh Darius Beda Daton
Kepala perwakilan Ombudsman NTT

POS-KUPANG.COM - Tulisan ini diinspirasi oleh kebijakan Gubernur NTT untuk melakukan moratorium pengiriman pekerja migran NTT ke luar negeri.

Gara-gara kebijakan moratorium itu, saya jadi bersemangat berdiskusi dengan semua pihak yang sehari-hari berkecimpung dalam pengiriman buruh migran antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pelayanan dan Perlindungan buruh migran.

Tulisan ini juga tidak bermaksud menelaah apakah gubernur berwenang melakukan moratorium atau tidak meski ada banyak pertanyaan soal itu. Kita ambil saja hal positif dari kebijakan moratorium tersebut yaitu semata-mata pertimbangan gubernur melakukan perlindungan terhadap pekerja migran asal NTT.

Baca: Ramalan Zodiak Rabu 21 November 2018, Scorpio dan Capricorn Jaga Emosi, Aries Ingin Menikah

Baca: Penerapan Sistem Ranking SKD CPNS Diumumkan, Begini Cara Peserta Melihat Nilai Pesaingnya

Baca: Gisella Anastasia Buka Suara Perihal Gugatan Cerainya, Gading Marten Tulis ini di Instastorynya

Bayangkan saja, data Vivat Indonesia dalam laporannya pada Pembukaan Consultative Group Meeting On Anti Human Trafficking in Indonesia and Timor Leste di Luwansa Beach Resort Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat menunjukan, hingga Rabu (31/10/2018), sudah 90 orang warga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri dipulangkan dalam keadaan sudah meninggal dalam peti mayat.

Dari jumlah ini, hanya dua orang yang dapat dikategorikan sebagai buruh migran legal. Selebihnya tidak dapat disebut sebagai legal atau prosedural karena tidak terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja setempat.

Pelayanan mudah, murah dan cepat

Sebagai orang yang sehari-hari bekerja pada lembaga pengawas pelayanan publik yang antara lain dibentuk oleh negara untuk tujuan meningkatkan mutu pelayanan pemerintah, saya merasa perlu dan berkewajiban memberi masukan kepada gubernur, utamanya terkait jaminan pemenuhan hak buruh migran dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja guna memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

Pelindungan Sebelum Bekerja dimaksud adalah berupa pelindungan administratif kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja. Sedangkan perlindungan teknis berupa peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja dan pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan yang mudah, murah, cepat, aman, dan layanan terpadu satu atap maka dipandang perlu melakukan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O12 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved