Berita Kabupaten Lembata

Tiap Tahun Pemkab Lembata Bayar Rp 10 Miliar

Mulai tahun 2019 nanti, Pemkab Lembata membayar biaya BPJS untuk seluruh masyarakat di daerah itu. Dana yang dialokasikan sekitar Rp 10 miliar

Tiap Tahun Pemkab Lembata Bayar Rp 10 Miliar
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda, 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Mulai tahun 2019 nanti, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata membayar biaya BPJS untuk seluruh masyarakat di daerah itu. Dana yang dialokasikan untuk itu sekitar Rp 10 miliar.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekda Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda, ketika ditemui Pos Kupang.Com di Lewoleba, Minggu (18/11/2018). Ia dikonfrmasi soal perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang hingga kini antaranya belum menjadi peserta BPJS.

Baca: Anggaran Pembangun PLTS Rp 8 M di Pantar-Kabupaten Alor Dialihkan

Dikatakannya, perhatian pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Awalnya hanya sebagian masyarakat yang dibayarkan BPJS-nya oleh pemerintah.

Baca: Bank NTT dan LPJ Haumeni Juara Turnamen Bola Voli Pemuda Sinode GMIT CUP II

Namun setelah kepesertaan BPJS itu ditambah dsri tahun ke tahun, sehingga sampai tahun 2018 ini jumlah masyarakat yang telah dibayarkan BPJS-nya mencapai 39 ribu orang. Itu berarti sisa 3 ribu warga yang belum menjadi peserta BPJS.

Sesuai rencana, lanjut Amuntoda, sisa warga itu diakomodir seluruhnya sebagai peserta BPJS dalam tahun 2018 ini. Dengan demikian mulai tahun 2019 mendatang, warga Lembata seluruhnya telah menjadi peserta BPJS.

Untuk itu, lanjut Amuntoda, bagi warga yang belum mengurus kartu anggota BPJS, silahkan mengurusnya di Kantor BPJS Lembata di Lewoleba. "Kami juga sudah meminta para kepala desa untuk mengambil KTP warga lalu membawanya ke kantor BPJS untuk diurus kartu keanggotaan BPJS. Bila warga sudah memiliki kartu itu, maka seluruh biaya kesehatannya ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, masyarakat baru mengurus kartu BPJS setelah mereka sakit dan berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Akibatnya banyak warga yang mengeluhkan tentang rumitnya mengurus kartu BPJS. Padahal pengurusannya hanya bermodalkan KTP Nasional.

Olehnya, lanjut dia, ia meminta siapa pun warga yang ingin membantu masyarakat, agar meminta kartu identitas mereka untuk dibawa ke Kantor BPJS. Bantuan itu akan membawa dampak langsung bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved