Berita Nasional Terkini

Belum Terima Salinan Putusan PTUN, KPU Belum Bisa Bersikap Terkait Pencalonan OSO

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyatakan enggan memberikan keputusan yang terburu-buru terkait polemik syarat pencalonan OSO

Belum Terima Salinan Putusan PTUN, KPU Belum Bisa Bersikap Terkait Pencalonan OSO
KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa
Ketua KPU, Arief Budiman 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyatakan enggan memberikan keputusan yang terburu-buru terkait polemik syarat pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Arief, KPU harus menunggu salinan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan KPU mencabut surat keputusan (SK) yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD dan memasukannya dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

"Saya sampai kemarin sore belum terima salinan putusan PTUN. Yang sudah kami terima itu baru salinan dari Mahkamah Agung (MA)," kata Arief seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kesiapan penyelenggaran Pemilu serentak 2019 di Ecovention Ancol, Jakarta, Sabtu (17/11/2018).

Baca: Tiga Orang Meninggal dalam Bentrok Antar-warga di Tolikara, Papua

Untuk itu, lanjut Arief, KPU tidak mau memutuskan tanpa menandingkan keputusan dari MA, MK, dan PTUN.

"Jadi kita tunggu, baru kita rumuskan kebijakannya apa dan putuskan langkahnya," tutur Arief.

Sebelumnya, muncul opsi untuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT anggota DPD sebagai pelaksana dari keputusan MA dan PTUN.

Baca: Tiba di Port Moresby, Jokowi Disambut Wakil PM Papua Nugini

Namun demikian, jika nanti OSO terpilih sebagai anggota DPD, ia harus menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

MA mengabulkan gugatan uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

Permohonan uji materi itu diajukan OSO. KPU telah mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO kemudian melayangkan gugatan ke PTUN. Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD.

Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved