Bupati Ende:Hanya Kegiatan Yang Bermenfaat Diberi Anggaran

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS KUPANG.COM,ENDE---Paradigma penganggaran pemerintah saat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan money follow program, dengan cara memastikan hanya program yang benar – benar bermanfaat yang dialokasikan anggaran dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sehingga penentuan skala prioritas menjadi kata kunci dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan daerah.

Baca: Istri Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Didakwa Terima Suap Rp 662 Miliar

Baca: Begini Kronologi Meninggalnya Cucu Wiranto! Terpeleset di Kolam Ikan

Bupati Ende, Ir Marsel Petu mengatakan hal itu pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Ende Nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman analisis standar belanja Pemda Ende, Jumat (16/11/2018).

Dikatakan manajemen keuangan daerah menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja hasil, yang didukung dengan anggaran yang memadai.

Hasil yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menjunjung pencapaian visi dan misi sesuai dengan fungsi pemerintahan masing – masing Perangkat Daerah.
Mengingat bahwa begitu pentingnya anggaran bagi suatu organisasi, maka anggaran tersebut harus disusun secara baik dan benar, tertib dan taat pada peraturan perundang – undangan serta efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 39 ayat [2] disebutkan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Peraturan ini menyatakan bahwa untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai juga penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Bupati Marsel meminta agar penyusunan anggaran harus betul – betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Penerapan anggaran berbasisi kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya,ujar Bupati Marsel.

Mewujudkan sebuah sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif, perlu terus menerus diperjuangkan secara bertahap dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penganggaran perlu memiliki kesamaan persepsi sehingga proses penganggaran ke depan dapat berjalan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang tersedia, maka penerapan prinsip – prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisispasi wajib dilakukan. Salah satu cara dan upaya dalam mewujudkannya yaitu dengan menerapkan analisis standar belanja,ujar Bupati Marsel.

Analisis standar belanja adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam rencana kegiatan anggaran perangkat daerah (RKA- PD).

Bupati Marsel mengatakan manfaatnya adalah sebagai standar TAPD untuk menentukan kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA Perangkat Daerah, sebagai standar penyususnan plafon anggaran tiap perangkat daerah, dan sebagai standar oleh fungsi penyususnan anggaran masing perangkat daerah.

Selain itu, ASB bertujuan untuk mengendalikan anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis. (*)