Berita NTT Terkini

Begini Poin-poin Surat Keputusan Moratorium TKI

Dalam SK moratorium tersebut diputuskan bahwa, NTT berhenti mengirim TKI antar daerah maupun ke luar negeri.

Begini Poin-poin Surat Keputusan Moratorium TKI
POS-KUPANG.COM/Petrus Piter
Empat calon TKI asal Kodi yang diamankan di Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya, Kamis (8/11/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan surat keputusan moratorium TKI antar daerah dan luar negeri, pada 14 November 2018 yang ditandatangani oleh gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Sisilia Sona, Plh, Disnakertrans provinsi NTT, kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (15/11/2018) menjelaskan, ada dua SK yang dikeluarkan, yakni moratorium antar daerah dan luar negeri.

Baca: Menang Agregat! PSN Ngada Lolos Seri Nasional

Dalam SK moratorium tersebut diputuskan bahwa, NTT berhenti mengirim TKI antar daerah maupun ke luar negeri.

Pemberhentian dimaksud hanya berlaku bagi TKI yang tidak berkompeten. Atau, hanya mereka yang berkompeten yang bisa menjadi TKI.

Calon pekerja migran maupun antar daerah, jelasnya, yang memiliki kompetensi ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Disnakertrans provinsi NTT.

Dikatakan, bupati/walikota se provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi pekerja migran dan AKAD melalui pelatihan berbasis kompetensi di wilayah masing-masing.

Untuk itu, Kepala Disnakertrans provinsi NTT segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan pihak-pihak lainnya untuk menjalankan keputusan tersebut.

Kepala perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam rangka mendukung keputusan dimaksud.

Dalam keputusan itu, kantor cabang perusahaan pekerja migran Indonesia yang ada di NTT wajib mendirikan BLKN. Jika tidak memiliki BLKN, maka pelatihan diadakan di BLK/BLKN yang ada di provinsi NTT dan keberangkatannya langsung dari embarkasi NTT.

Dijelaskan, perusahaan wajib menyepakati perjanjian kerja dengan pekerja migran yang memuat nama, profil, dan alamat lengkap pemberi kerja dan nama, alamat lengkap pekerja pekerja migran.

Selain itu, menyepakati hak dan kewajiban semua pihak, jabatan atau jenis kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tatacara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat serta jaminan sosial dan/atau asuransi, jangka waktu perjanjian kerja dan jaminan Keamanan serta keselamatan pekerja selama bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri atau antar daerah wajib mempunyai kantor cabang, sarana-prasarana dan penanggungjawab di NTT.

Melatih calon tenaga kerja AKAD di BLK/LPK swasta yang ada di NTT sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

Berkewajiban membuat perjanjian kerja antar LPTKS atau pemberi kerja dengan calon tenaga kerja, AKAD. Antara lain berisi hak dan kewajiban para pihak, jabatan atau jenis kerja, upah, dan tata jaminan sosial/asuransi, jangka waktu, perjanjian kerja dan jaminan keamanan, keselamatan pekerja selama bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan gubernur ini pada tanggal ditetapkan. (*)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved