Walikota Jefri Riwu Kore Akui Korupsi di Kota Kupang Sangat Masif

Meski demikian, Jefri menegaskan tidak menyerah. Dia bersama Wakil Walikota Kupang. dr. Hermanus Man terus berjuang

Walikota Jefri Riwu Kore Akui Korupsi di Kota Kupang Sangat Masif
POS-KUPANG/NOVEMY LEO
Pembicara dalam Seminar Nasional Implementasi Anti Suap dan Anti Korupsi dengan ISO 37001:2016, di Aula Pos Kupang, Selasa (13/11/2018). 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore mengatakan, korupsi di Kota Kupang sudah sangat masif. Hasil survei Transparency International Indonesia menempatkan Kota Kupang sebagai daerah terkorup.

"Di kota ini, kalau ngomong kasarnya sudah rusak. Korupsi ini sudah sangat masif," kata Jefri dalam Seminar Nasional Anti Suap dan Anti Korupsi di Kantor Harian Pagi Pos Kupang, Selasa (13/11/2018).

Kegiatan ini diselenggarakan Badan Sertifikasi Internasional Anti Suap, Registo Italiano Navale (RINA) Indonesia Sertification bekerjasama dengan Harian Pagi Pos Kupang

Meski demikian, Jefri menegaskan tidak menyerah. Dia bersama Wakil Walikota Kupang. dr. Hermanus Man terus berjuang memerangi praktik suap dan korupsi yang antara lain terjadi saat penyusunan anggaran (APBD).

-Wakil Gubernur NTT, Drs Yosef Nae Doi membuka acara seminar nasional Anti Suap dan Anti Korupsi yang diselenggarakan Harian Pagi Pos Kupang bekerja sama dengan Badan Sertifikasi Internasional Anti Suap (RINA).
-Wakil Gubernur NTT, Drs Yosef Nae Doi membuka acara seminar nasional Anti Suap dan Anti Korupsi yang diselenggarakan Harian Pagi Pos Kupang bekerja sama dengan Badan Sertifikasi Internasional Anti Suap (RINA). (POS KUPANG.COM/HERMINA PELLO)

Jefri mengatakan, selama satu tahun memimpin Kota Kupang, dirinya dan Herman Man belum bisa berbuat banyak. Dia beralasan, karena pada saat dilantik Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS tahun 2018 sudah disetujui DPRD Kota Kupang.

Jefri mengungkapkan, akan melakukan penataan anggaran untuk mencegah berbagai kebocoran. Menurutnya korupsi di pemerintahan berawal dari pembahasan anggaran.

"Korupsi itu ada niat dan kesempatan. Karena itu, mulai tahun ini kita sudah programkan untuk tutup peluang korupsi terutama di pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas. Korupsi di SPPD (surat perintah perjalanan dinas) itu berkali-kali. Kami butuh waktu untuk membenahi sistem yang ada karena kerusakan di Kota Kupang ini sudah sangat masif," ujar Jefri.

"Pelayanan publik saja bayar. Di Kota Kupang orang sulit mendapat KTP. Kami akan benahi secara bertahap. Tapi kami tidak bisa sendiri. Kami ajak semua pihak untuk bersama kami perangi korupsi di Kota Kupang," tambahnya.

Jefri Riwu Kore mengungkapkan, kerusakan paling parah terjadi pada sistem pelayanan perizinan. Menurutnya, di Kota Kupang ini, ada kesan kalau bisa dibuat susah mengapa dipermudah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem anti korupsi. "Kalau bisa ada revolusi di kota ini karena kerusakan sudah masif," tegas Jefri.

Dia menyadari dalam melakukan pembenahan tidak bisa secara frontal karena akan ada resistensi. Jefri mengatakan, perlu waktu, tenaga untuk penataan anggaran. Pihaknya terus melakukan pembenahan dimulai dengan transaksi non tunai. Selain itu, menyisir semua pengeluaran.

Sementara untuk mencegah suap di proses lelang barang dan jasa, lanjut Jefri, pihaknya menerapkan pola transparansi dengan mengumumkan semua paket pengadaan barang dan jasa melalui papan pengumuman di Kantor Walikota sehingga semua pihak bisa mengetahui program dan kegiatan pada tahun angggaran berjalan.

Menurut Jefri, untuk tahun anggaran yang akan datang, Pemerintah Kota Kupang berencana bekerja sama dengan Badan Sertifikasi Internasional Anti Suap, Registo Italiano Navale (RINA) Indonesia Sertification untuk membuat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka pencegahan suap dan korupsi di Kota Kupang. (vel/dea)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved