Berita Pilpres

Cawapres Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin Dilapor ke Bawaslu Atas Tuduhan Penghasutan

Ma'ruf Amin dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan penghasutan dan mengganggu ketertiban dalam kampanye.

Cawapres Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin Dilapor ke Bawaslu Atas Tuduhan Penghasutan
KOMPAS.com/ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Rais Aam PBNU, Maruf Amin memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Maruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019. 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan penghasutan dan mengganggu ketertiban dalam kampanye.

Pihak yang melaporkan adalah seorang warga bernama Bonny Syahrizal, didampingi advokat Senopati 08.

Pelapor juga bagian dari Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) yang merupakan sayap Partai Gerindra.

Mereka melaporkan Ma'ruf ke Bawaslu karena cawapres pendamping Joko Widodo itu menyebut kata budek dan buta untuk menarasikan orang yang tidak mendengar maupun melihat prestasi Jokowi sebagai presiden.

Pelapor menilai, pernyataan Ma'ruf melanggar Pasal 280 juncto 521 ayat 1 butir c, d, dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut mengatur tentang larangan-larangan dalam kegiatan kampanye Pemilu.

"Dengan ini melaporkan dugaan keras tindakan pelanggaran pidana pemilu Pasal 280 junto 521 ayat 1, butir c d dan e, sehubungan dengan pernyataan paslon wapres nomor urut 01, yaitu yang kita hormati dan kita memuliakan, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana telah menimbulkan banyak kritikan dan protes keras yaitu tentang ucapannya soal budek atau tuli, buta atau tidak melihat," kata Bonny di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

"Kami duga Beliau melakukan penghasutan terhadap perseorangan ataupun masyarakat serta mengganggu ketertiban umum," lanjut dia.

Baca: 23 Penjabat Kades Dilantik di Atas Laut di Mutiara Beach Lewoleba

Menurut pelapor, pernyataan Ma'ruf telah menghina penyandang disabilitas karena menjadikan keterbatasan mereka sebagai bahan pembanding atau ejekan dalam narasi politik.

Sementara itu, perwakilan Advokat Senopati 8, Zainal Abidin, mengatakan, laporan ini merupakan bentuk koreksi terhadap peserta pemilu agar selanjutnya bisa menggunakan diksi yang lebih baik untuk menarasikan sesuatu.

Halaman
12
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved