Berita NTT Terkini

Realisasi Fisik Proyek di PU NTT Capai 90,1 Persen

mengaku realisaai program di Dinas PU Provinsi NTT tahun ini lebih cepat dari tahun sebelumnya karena waktu pelaksanaan program lebih awal.

Realisasi Fisik Proyek di PU NTT Capai 90,1 Persen
ferry ndoen
Ir. ANdre Koreh,MT Kadis PU NTT

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Realisasi fisik proyek di Dinas PU Provinsi NTT capai 90,1 persen datri total 204 paket proyek yang dikelola dinas itu. Sedangkan realisasi keuangan sebesar 80 persen dari total anggaran Rp 298.499.470.900,-

Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Ir.Andre W Koreh, MT ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/11/2018), mengatakan,  204 paket yang dikelola yang dikelola Dinas PU  ada 109  paket strategis dengan pagu anggaran di atas Rp 200 juta dan 95 paket  bernilai di bawah Rp 200 juta.

Andre mengaku realisaai program di Dinas PU Provinsi NTT tahun ini lebih cepat dari tahun sebelumnya karena waktu pelaksanaan program lebih awal.

"Kami memanfaatkan regulasi dimana pagu anggaran yang diduga tidak lagi mengalami pergeseran maka kami melakukan pelelangan  mendahului  penetapan anggaran.Jadi anggaran belum ditetapkan kami sudah lelang lebih dahulu. Regulasi membolehkan. Syaratnya, Kami tidak boleh menandatangani kontrak," kata Andre.

Dikatakan Andre, program yang pelelangannya mendahului penetapan APBD yakni  program yang dibiayai DAK dan APBD yang sudah pasti tidak mengalami pergeseran.

“Lelang mendahului penetapan anggaran supaya kita menang di  roses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa ini butuh waktu lama 30-45 hari.  Karena  itu,  supaya kita menang waktu, proses perencanaan kami dahulukan, kalau sudah ada pagu indikatif,

paket yang sudah pasti tidak akan terjadi pergeseran seperti DAK karena anggaran darai pemerintah pusat pasti tidak akan mengalami pergeseran. Kemudian paket-paket  DAU tapi tidak lagi mengalami pergeseran. Ini yang kita lelang lebih dahulu,” jelas Andre.

Namun bukan tanpa syarat. Rekanan yang mengikuti program yang dilelang lebih dahulu dari penetapan anggaran haru membuat pernyataan jika uang belum ada, tidak boleh menuntut.

“Para penyedia jasa itu membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa kalau uangnya belum  ada,  tidak boleh menuntut. Lelang mendahului penetapan anggaran diatur  dalam Peraturan  Presiden disebut lelang dini. Kementerian PU menggunakan regulasi itu untuk melakukan lelang mendahului penetapan anggaran.

Halaman
12
Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved