Berita Kabupaten Kupang

PT PGGS Tuntaskan Tunggakan Pajak PBB Senilai Rp 857Juta

Manajemen perusahaan sudah membayarkan pajak tersebut di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 8 Nopember 2018.

PT PGGS Tuntaskan Tunggakan Pajak PBB Senilai Rp  857Juta
POS KUPANG.COM/EDY HAYONG
Tim kuasa hukum PT PKGD sebagai perusahaan yang telah mengakuisisi saham PT PGGS, melalui juru bicara, Henry Indraguna ketika memberi keterangan pers beberapa waktu lalu.

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I OELAMASI---PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) memenuhi janji untuk menuntaskan pembayaran tunggakan pajak PBB
atas lahan Hak Guna Usaha (HGU)  seluas 3.720 hektar  di wilayah Kabupaten Kupang senilai Rp 857.209.312.

Manajemen perusahaan sudah membayarkan pajak tersebut di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 8 Nopember 2018.

Baca: BREAKING NEWS: Penemuan Mayat Perempuan! Warga Fatukanutu-Kabupaten Kupang Gempar

Baca: Gempa Bumi Guncang Sumba Barat Daya-NTT Kedalaman 10 Km

Demikian disampaikan tim kuasa hukum PT PKGD sebagai perusahaan yang telah mengakuisisi saham PT PGGS, melalui juru bicara, Henry Indraguna dalam press release yang diterima POS KUPANG.COM, Sabtu  (10/11/2018).

Menurut Henry Indraguna,  pembayaran pajak itu merupakan bentuk tanggung jawab pelaksanaan kewajiban PT PGGS sebagai pemilik lahan HGU Nomor 6 tahun 1992 seluas 3.720 hektar.

Bentuk tanggung jawab perusahaan atas negara ini telah dilakukan maka  kewajiban membayar inipun harus diikuti dengan kemauan baik Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memberikan ijin usaha industri (IUI) sehingga  PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) segera melaksanakan usaha di HGU tersebut.

Pembayaran pajak itu, kata Henry merupakan bukti bahwa Negara mengakui PT PGGS sebagai pemilik lahan HGU Nomor 6 tahun 1992. Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengakui PT PGGS sebagai pemilik HGU Nomor 6 tahun 1992 itu.

Pembayaran inipun menjadi bukti bahwa PT PGGS bukan perusahaan bodong seperti yang dikatakan oleh pihak-pihak yang tidak paham hukum.

Henry juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada PT GIN yang saat ini menurutnya, telah melakukan usaha tambak garam di atas lahan HGU milik PT PGGS. Pengajuan pertanyaan kepada PT GIN terkait lahan yang mereka kelola.

"Apa pengertian jika PGGS telah membayar PBB atas lahan HGU Nomor 6 tahun 1992 yang dikelola PT GIN? Apa arti dan maksud jika lahan yang PT GIN kelola tercatat nama wajib pajaknya adalah PT PGGS? Jika itu tanah ulayat, mengapa wajib
pajaknya PT PGGS? Tolong PT GIN menjawab pertanyaan ini," kata  Henry.

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved