Editorial Pos Kupang

Layani e-KTP Sampai ke Desa

Vitalnya kebutuhan akan kepemilikan KTP ini bisa dirasakan saat menyelesaikan berbagai urusan saat ini. Setiap

Layani e-KTP Sampai ke Desa
ISTIMEWA
ilustrasi 

POS-KUPANG.COM - Urusan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga negara Indonesia wajib KTP bukan soal sepele. Karena bukan urusan sepele maka pemerintah memberi deadline. Sampai akhir Desember 2018, data warga yang belum melakukan perekaman e-KTP akan hangus.

Sikap tegas pemerintah patut diapresiasi. Sikap tegas ini juga jangan dianggap sebagai sebuah hukuman tapi sebagai wujud perhatian negara atau pemerintah terhadap warganya. Sebab KTP merupakan dokumen sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia.

Baca: Siaran Langsung RCTI Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF 2018 Besok Pukul 19.00 WIB

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Youtube Laos vs Vietnam Piala AFF 2018

Baca: Ramalan Zodiak Hari Jumat 9 November 2018, Jangan Paksakan Kehendakmu Dong Cancer!

Vitalnya kebutuhan akan kepemilikan KTP ini bisa dirasakan saat menyelesaikan berbagai urusan saat ini. Setiap urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, KTP maupun fotokopi KTP merupakan salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi.

Apabila ingin mendapatkan raskin, BPS, pelayanan listrik dan berbagai bentuk pelayanan lainnya, warga yang membutuhkan pelayanan itu harus melengkapi bukti diri dengan KTP.

Itu baru urusan di daerah sendiri. Belum lagi kalau bertugas ke luar daerah atau ke luar negeri. KTP merupakan bukti identitas diri paling pertama yang harus ditunjukkan kepada petugas di manapun orang itu berada.

Itulah sebabnya saat ini pemerintah bersikap tegas kepada warganya dalam mengurus KTP. Pemerintah tentunya tidak mau warga negara Indonesia mengalami kesulitan saat berada di daerah sendiri maupun saat ke luar daerah.

Negara juga tentu tidak mau warganya sulit mendapatkan akses pelayanan dari negara gara-gara tidak memiliki KTP. Negara memiliki niat baik agar semua warganya bisa mendapatkan akses pelayanan dari pemerintah.

Meskipun kebutuhan akan KTP ini sangat vital, namun masih banyak warga yang selama ini terkesan masa bodoh mengurus KTP. Buktinya, sejak sekitar tahun 2014 pengurusan e-KTP terus menumpuk. Tak hanya terjadi di Kota Kupang, tapi juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi NTT.

Persoalan belum tuntasnya pengurusan e-KTP selama ini memang beraneka ragam. Ada yang karena warga wajib KTP benar-benar masa bodoh mengurusi KTP. Tapi juga ada persoalan lain.

Warga wajib KTP proaktif mengurusi KTP, tapi pelayanan dan fasilitas yang disediakan pemerintah terdekat kurang memadai. Akibatnya, banyak warga yang kembali ke rumahnya tanpa ada hasil.

Padahal yang bersangkutan sudah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk datang mengurus KTP. Karena kesal warga itu selanjutnya apatis mengurus KTP.

Agar pengurusan perekaman e-KTP ini tuntas sampai akhir 2018, tak cukup dengan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan, tapi solusi lainnya pemerintah harus proaktif datang ke desa-desa merekam data e-KTP. Sebab bisa saja masyarakat tidak ke ibukota kabupaten atau kecamatan karena terhambat biaya transportasi. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved