Opini Pos Kupang

Kepala Daerah Malah Jadi Pedagang Jabatan

Sebut saja contoh selama tiga pekan pertama Oktober 2018. KPK menggelar empat kali OTT. Baru dua hari setelah menangkap

Kepala Daerah Malah Jadi Pedagang Jabatan
ilustrasi

Oleh Frans Sarong
Ketua Satgas Anti Korupsi Golkar NTT, Pensiunan Wartawan Kompas

POS-KUPANG.COM - Negeri bernama NKRI nyaris tak pernah senyap dari berita korupsi. Beritanya pun menyedot perhatian luas. Itu karena pelakunya bukan sembarang figur. Mereka adalah para pejabat negara, apakah menteri, kepala daerah atau politisi yang masih berstatus legislatif di DPR atau DPRD.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini lebih sering mencokok para koruptor melalui operasi khusus yang disebut OTT (operasi tangkap tangan). Karena begitu sering, apalagi tak jarang dalam waktu berdekatan, maka kata OTT begitu cepat menjadi hafalan masyarakat bahkan momok menakutkan bagi para pejabat bermasalah.

Baca: Jadi Drama Korea Pertama yang Tayang di Youtube, Ini 4 Fakta Drakor Top Management

Baca: Jin BTS Kekanak-Kanakan Dan Sering Lakukan Kebiasaan Unik Ini, Army Sudah Tahu?

Baca: Taurus dan 2 Zodiak Ini Punya Hobi Tidur Yang Parah Banget

Sebut saja contoh selama tiga pekan pertama Oktober 2018. KPK menggelar empat kali OTT. Baru dua hari setelah menangkap Bupati Cirebon (Jawa Barat), Sunjaya Purwadisastra, KPK kembali beraksi. Kali ini menangkap delapan anggota DPRD Kalimantan Tengah bersama enam orang dari pihak swasta, di Jakarta, Jumat (26/10). Barang bukti sitaan berupa uang ratusan juta.

Uang itu diduga kuat sebagai suap dari pihak swasta kepada kalangan wakil rakyat itu terkait tugas pengawasan mereka di bidang perkebunan dan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah (Kompas.com, Jumat, 26/10/2018, pukul 22.55 wita).

Sebelumnya, Rabu (24/10), KPK menjerat Sunjaya Purwadisastra. Kader PDI Perjuangan itu kembali terpilih untuk periode kedua melalui pilkada serentak Juni lalu. Ia diamankan KPK karena diduga tersangkut kasus korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemda Cirebon dan juga menerima setoran fee atau komisi proyek dari pengusaha.

Bahkan disinyalir, kasus setoran tak halal yang diterima Sunjaya terakhir ini, bukan baru pertama kali terjadi selama ia menjadi Bupati Cirebon (Pos Kupang, 26/10, juga Kompas, 25/10).

Seperti hari hari sebelumnya, bangsa Indonesia sejak awal Oktober benar-benar dijejali berita kasus korupsi. Selain dua OTT tersebut, sebenarnya masih hangat dalam ingat masyarakat atas operasi serupa oleh KPK, Senin (15/10), yang menjerat Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

Operasi itu pun jaraknya pendek saja dengan OTT KPK yang digelar Kamis (4/10) yang mengamankan Wali Kota Pasuruan (Jawa Timur), Setiyono.

Neneng yang juga Ketua DPD Golkar Bekasi, sudah berstatus tersangka. Ia diduga menerima suap terkait perizinan proyek milik perusahaan swasta Kelompok Lippo di Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Neneng diduga telah menerima suap Rp 7 miliar untuk memuluskan berbagai perizinan pembangunan di Meikarta.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved