Opini Pos Kupang

Moratorium TKI dan Krisis Negara Bangsa

Urusan perdagangan orang merupakan hal penting untuk dikemukakan karena komodifikasi manusia, yang telah dilarang

Moratorium TKI dan Krisis Negara Bangsa
POS KUPANG/EDY HAYON
Para pendemo ketika melakukan aksi damai soal human trafficking di depan Mapolda NTT, Rabu (28/3/2018) 

Oleh:  Elcid Li
Peneliti IRGSC  (Institute of Resource Governance and Social Change), Anggota Forum Academia NTT

POS-KUPANG.COM - D I Indonesia, tidak berdayanya institusi-institusi negara berhadapan dengan jaringan kriminal kompleks sudah terbaca dalam dua dekade terakhir lewat jaringan kejahatan perdagangan orang.

Bukti visual kasus perdagangan anak NTT sejak tahun 2005 dapat dilihat di youtube dengan judul `Skandal TKI Anak NTT', atau dua tahun sebelum UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) disahkan Indonesia.

Urusan perdagangan orang merupakan hal penting untuk dikemukakan karena komodifikasi manusia, yang telah dilarang di tahun 1860 di era kolonialisme Eropa, muncul kembali.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, 5 November 2018, Aries Putus Asa, Gemini Hadapi Tantangan

Baca: Inilah 6 Drama Korea yang Dibintangi Shin Won Selain Drakor Legend of The Blue Sea

Baca: Inilah Sosok Melanie Joy Fontana, Pencipta Lagu Euphoria yang Dinyanyikan Jungkook BTS

Baca: Pertemuan Konsultasi Soroti Peran Kelompok Agama dalam Memerangi Human Trafficking

Dalam fondasi republik, perbudakan modern ditentang seperti tertera dalam preambule. Namun, kini semangat anti perbudakan yang kuat di era formasi awal Republik Indonesia tidak tampak.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, perdagangan orang atau perbudakan di era modern (modern slavery) tidak dipahami oleh segelintir warga yang menjadi pejabat pembuat undang-undang.

Meskipun korban terus berjatuhan, tetapi kesiapan institusi-institusi negara untuk melindungi warga negara tidak tampak melalui upaya memahami apa yang sedang terjadi.

Sebaliknya pejabat-pejabat institusi negara lebih memfasilitasi globalisasi tenaga kerja asal Indonesia ke sekian penjuru dunia tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi para pencari kerja.

Kedua, upaya untuk menghasilkan regulasi yang bertujuan memberikan zero risk kepada para pencari kerja tidak dilakukan oleh pemerintah pusat secara serius. Salah satu sebab yang mungkin adalah kontrol terhadap pasar tenaga kerja (labour market) yang ketat dianggap akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, pembuatan undang-undang terkait perlindungan warga negara yang mencari kerja didominasi oleh kelompok kepentingan yang turun bermain dalam bisnis tenaga kerja. Beraksinya pelaku pasar dalam ruang pembuatan legislasi tercermin dalam disain perundang-undangan untuk melawan perbudakan moderen.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved