Berita Kota Kupang

Ini Penilaian DPRD NTT Mengenai Tagana

DPRD NTT meminta (Pemprov) NTT menyediakan dana sharing dalam APBD untuk membantu para Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
zoom-inlihat foto Ini Penilaian DPRD NTT Mengenai Tagana
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Anggota Komisi III DPRD NTT, Angelino da Costa, SH, M.Hum.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS -KUPANG.COM|KUPANG -- DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menyediakan dana sharing dalam APBD untuk membantu para Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Tim tagana ketika bergambar dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang.
Tim tagana ketika bergambar dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang. (POS KUPANG/EDY HAYON)

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD NTT, Angelino B Dan Costa, S.H,M.Hum, Minggu (4/11/2018).
Menurut Angelino, keberadaan Tagana di NTT cukup memprihatinkan, karena selain mereka bertugas di wilayah yang luas dan sulit untuk dijangkau, upah atau insentif yang mereka peroleh hanya Rp 250.000 per bulan.

Tagana kita di NTT ini bertugas cukup berat karena dengan wilayah yang luas juga sulit dijangkau. Sementara gaji mereka masih minim," kata Angelino.

Tim Tagana Provinsi NTT mengevakuasi korban tenggelam di Danau Tondano, Selasa (24/10/2017).
Tim Tagana Provinsi NTT mengevakuasi korban tenggelam di Danau Tondano, Selasa (24/10/2017). (POS KUPANG/YENI RAHMAWATI)

Dia menjelaskan, para Tagana di NTT membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk dukungan dana serta sarana dan prasarana.

Terkait gaji para Tagana, Anggota Komisi III DPRD NTT ini mengatakan, gaji atau upah para Tagana di NTT bersumber dari APBN dengan alokasi Rp 250.000 per orang per bulan.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengukuhkan 65 Tagana Muda, Sabtu (3/6/2017).
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengukuhkan 65 Tagana Muda, Sabtu (3/6/2017). (POS KUPANG/YENI RAHMAWATI TOHRI)

" Jika kita melihat maka upah ini sangat jauh dari kelayakan hidup di NTT. Selain itu pembayaran juga dilakukan secara triwulan, bahkan sering terjadi keterlambatan," katanya.

Angelino juga mengakui, Fraksi PAN DPRD NTT meminta pemerintah NTT untuk menyediakan dana sharing dalam APBD NTT untuk mengurangi beban hidup dan beban kerja dari Tagana.(*)

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved