Opini Pos Kupang

Menyelidiki Perkembangan Moral Caleg

Kampanye adalah perwujudan spiritualitas politik pertemuan. Pada pertemuan demi pertemuan, diharapkan

Menyelidiki Perkembangan Moral Caleg
ilustrasi

Oleh Agustinus Tetiro
Pengajar di Indonesia International Institute for Life-Sciences/I3L, Jakarta

POS-KUPANG.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 sebagai masa kampanye untuk pemilu serentak 2019. Kampanye adalah kesempatan bagi para calon wakil rakyat memperkenalkan diri, visi dan misi.

Kampanye merupakan momentum edukasi politik yang harus dijauhkan dari politik uang (money politics) dan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Kampanye adalah perwujudan spiritualitas politik pertemuan. Pada pertemuan demi pertemuan, diharapkan terjadinya tukar pendapat dan pembauran horizon dalam rangka saling belajar.

Baca: Bulan November 2018, 3 Zodiak Ini Bakal Bahagia Dan Beruntung, Kamu Termasuk?

Baca: Inilah 6 Drama Korea yang Dibintangi Shin Won Selain Drakor Legend of The Blue Sea

Baca: Roda Lion Air JT 610 Tiba di Tanjung Priok

Seorang calon anggota legislatif, misalnya, datang dengan idenya, lalu dikonsultasikan kepada warga pemilih. Dari komunikasi yang dibangun diharapkan adanya titik temu dan titik pisah. Jadi, kampanye mengandaikan adanya kecerdasan dan kebijaksaan kedua belah pihak.

Kampanye harus menjadi momentum untuk menilai sejauh mana calon memahami tugas, fungsi dan wewenangnya. Ada tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pertama, fungsi legislasi. Wakil rakyat dipilih untuk menjadi pembuat UU dan regulasi sebagai dasar hukum untuk berbagai kebijakan publik. Kita tentu tidak bisa menaruh harapan pada caleg yang tidak mampu berpikir logis.

Kedua, fungsi anggaran. Anggota DPR-RI memberikan persetujuan atas (R)APBN
dan manajemennya. Begitu juga dengan DPRD terhadap (R)APBD. Publik perlu mengetahui sejauh mana kemampuan manajerial dasar sang caleg.

Ketiga, fungsi pengawasan. DPR-RI dan DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU, Perda, APBN, APBD dan kebijakan publik lainnya. Itu artinya para caleg juga dituntut untuk mengerti dasar-dasar analisis kebijakan publik.

Pejabat Publik

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved