Opini Pos Kupang

Mencermati Tata Kelola Parkir Kota Kupang

Para pengguna jasa parkir kerap beradu mulut dengan juru parkir ketika ditanya soal karcis parkir dan kelengkapan

Mencermati Tata Kelola Parkir Kota Kupang
Ilustrasi 

Oleh: Darius Beda Daton
Kepala Perwakilan Ombudsman NTT

POS-KUPANG.COM - Bagi warga Kota Kupang, bukan hal aneh ketika bepergian ke luar rumah selalu berpapasan dengan juru parkir yang memungut jasa parkir di sepanjang jalan kota, pasar, emperan toko, restoran, rumah sakit, rumah ibadah, hotel dan warung-warung kecil.

Besaran tarif parkir pun bervariasi sesuka hati para juru parkir. Hampir tidak ada tempat di seluruh sudut kota ini yang tak dilayani juru parkir.

Para pengguna jasa parkir kerap beradu mulut dengan juru parkir ketika ditanya soal karcis parkir dan kelengkapan pendukung lainnya sebagai juru parkir. Sulit mengetahui apakah itu juru parkir yang ditugaskan Pemerintah Kota Kupang atau juru parkir `liar'.

Keluhan Warga

Data statistik pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2017-2018 dengan substansi perparkiran ternyata tidak ditemukan dalam sistem pengaduan pelayanan publik pada Ombudsman RI Perwakilan NTT selaku pengawas pelayanan publik. Artinya pada tahun itu, tidak ada komplain warga NTT dan Kota Kupang khususnya terkait masalah parkir.

Baca: Libra Dan 3 Zodiak Ini Setia Dan Bisa Berkomitmen, Bareng Mereka Kamu Bebas Dari Rasa Khawatir

Baca: Serba Hitam, Intip Pose Suga BTS dan Epic High: Bakal Kolaborasi?

Baca: Inilah 6 Drama Korea yang Dibintangi Shin Won Selain Drakor Legend of The Blue Sea

Bisa saja hal tersebut disebabkan karena pelayanan parkir di Kota Kupang sudah sangat memuaskan, atau sebab lain seperti warga Kota Kupang takut melapor, tidak tahu ke mana melapor, atau tidak ingin melapor (permisif) karena tidak yakin masalah itu bisa diselesaikan pemerintah kota.

Padahal persoalan pajak dan retribusi parkir di Kota Kupang sering dikeluhkan warga Kota via media sosial dan grup-grup Watssapp. Substansi yang kerap dikeluhkan adalah pertama; objek retribusi parkir hampir di seluruh wilayah kota dan kedua; juru parkir tidak memberikan karcis parkir sehingga diduga pungutan tersebut tidak masuk ke kas daerah.

Respon Pemerintah Kota

Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipungut melalui dua mekanisme yakni pajak dan retribusi. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan parkir harus dilakukan dengan profesional dan transparan. Tujuan pengelolaan parkir adalah untuk menjamin agar retribusi parkir dan pajak parkir yang dibayar oleh masyarakat masuk ke kas daerah untuk pembiayaan pembangunan.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved