Berita Manggarai Barat

Rapat Badan Anggaran DPRD Manggarai Barat Debat Serius Masalah Sampah!

Masalah sampah menjadi perdepatan yang serius saat pembahasan anggaran induk tahun 2019 mendatang untuk Dinas Lingkungan Hidup dan

Rapat Badan Anggaran DPRD Manggarai Barat Debat Serius Masalah Sampah!
POS KUPANG.COM/SERVAN MAMILIANUS
Rapat Banggar DPRD Mabar dan pemerintah terkait anggaran induk 2019, Selasa (30/10/2018). 

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS--KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Masalah sampah menjadi perdepatan yang serius saat pembahasan anggaran induk tahun 2019 mendatang untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Selasa (30/10/2018).

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan pemerintah itu, berlangsung alot dengan berbagai argumentasi.

Baca: Terminal Tipe A di Bimoku, Lasiana Dilaunching 6 November 2018

Argumentasi itu awalnya berkaitan dengan anggaran daur ulang sampah sebesar Rp 1 miliar yang melingkupi, pengangkutan sampah, bahan bakar, tenaga kerjanya dan sejumlah item lain.

Saat itu anggota DPRD Marthen Warus, menyarankan agar DLHK perlu mengikuti Bimtek terkait manajemen pengelolaan sampah.

"Dinas Lingkungan Hidup perlu ikut Bimtek tentang manajemen pengelolaan sampah," kata Marthen.

Saran itu langsung ditanggapi oleh Sekretaris DLHK Gusti Rinus.
"Kami punya data yang lengkap. Sesuai hasil kajian BI tentang tingkat kepuasan wisatawan terhadap kebersihan di Labuan Bajo, angkanya signifikan meningkat dibandingkan sebelumnya.

Tingkat kepuasan wisatawan meningkat," kata Gusti.

Terkait hal itu, Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar Blasius Jeramun menanyakan, kenapa sampah masih berserakan di beberapa tempat.

"Hasil kajiannya begitu tetapi sekarang kita lihat masih banyak sampah. Terkesan Labuan Bajo ini kota tak bertuan," kata Blasius.

Blasius menyampaikan bahwa jangan sampai mengusulkan anggaran hanya berdasarkan mimpi saja, tanpa ada tanda-tanda kemajuan.

Anggota Banggar lain yang menyoroti hal itu di antaranya Ansel Jebarus, Ino Tanla, Rikar Jani, Sil Sukur, Darius Angkur, Fidelis Sukur, Paulina Jenia, Pius Daru dan beberapa anggota lainnya.

Sedangkan dari unsur pemerintah yang menyampaikan penjelasan terkait pertanyaan dewan, yakni Sekda Rofinus Mbon, Kepala DLHK Paulinus Pangul, Kepala Bappeda Hans Sodo dan beberapa lainnya.

Walaupun perdebatan berlangsung cukup lama, Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar Blasius Jeramun, menerima usulan itu dengan catatan.
Catatannya yakni DLHK harus menyusun lagi usulan tersebut dengan penjelasan lebih detail dan argumentasi yang masuk akal.(*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved