Berita Kabupaten Kupang

Bantu Warga Desa Baumata Barat! STIKUM Surati Pemkab Kupang

Sasaran kami adalah memenuhi hak masyarakat, hak masyarakat itu adalah HAM masyarakat. Mereka memerlukan pelayanan dan mereka

Bantu Warga Desa Baumata Barat! STIKUM Surati Pemkab Kupang
POS KUPANG.COM/GECIO VIONA
Direktur STIKUM Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH, Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH, ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang konferensi pers STIKUM Prof. DR. Yohanes Usfunan, DRS., SH., MH di Jalan Pendidikan No. 6 Nasipanaf, Penfui, Kabupaten Kupang, Jumat (12/10/2018) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH akan menyurati pemerintah Kabupaten Kupang pada Senin (29/10/2018).

Isi dari surat tersebut yakni untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perbaikan pengaspalan jalan, lampu penerangan jalan dan trayek angkutan umum bemo desa Baumata Barat, Kabupaten Kupang.

Hal itu disampaikan oleh Direktur STIKUM Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH, Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH, kepada wartawan dalam konferensi yang dilaksanakan pada Sabtu (27/10/2018) sore di ruang konferensi pers STIKUM Jl Pendidikan No. 6 Nasipanaf, Penfui, Kupang.

Dikatakannya, seluruh warga telah memberikan dukungan penuh melalui perwakilannya kepada pihak STIKUM Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH.

Ia menjelaskan, permintaan pihaknya didasarkan pada jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan fasilitas tersebut sebanyak kurang lebih 7.000 orang dan 30 persen diantaranya adalah para pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan yang membutuhkan akses jalan yang baik, penerangan jalan dan angkutan transportasi bemo.

Selain itu, lanjut Prof. Yohanes, wilayah tersebut juga strategis karena sangat dekat dengan Bandara El Tari Kupang dan terdapat dua perguruan tinggi yakni STIKes Maranatha Kupang dan STIKUM.

Lebih lanjut, surat tersebut juga telah ia sampaikan kepada Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat saat membuka Lokakarya menyelamatkan Provinsi NTT dari bahaya korupsi sekaligus peresmian kampus tersebut pada 19 Oktober 2018 lalu.

"Sasaran kami adalah memenuhi hak masyarakat, hak masyarakat itu adalah HAM masyarakat. Mereka memerlukan pelayanan dan mereka juga mengikuti Pemilukada," ungkapnya.

Ia menjelaskan, kehadiran lembaga perguruan tinggi juga Kehadiran kampus ini termasuk memberikan pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi harapan-harapan masyarakat sekitar.

Sehingga, kata Prof Yohanes, pemerintah harus secara konsisten memberikan apa yang menjadi hak dari masyarakat.

"Kami tahu bahwa ada konflik interest antara Pemkab Kupang dan Pemkot Kupang akan tetapi dalam konteks negara hukum (welfare state) harus tinggalkan konflik interest itu dan yang perlu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan jalan, penerangan dan trayek bemo ini," tambahnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dengan adanya fasilitas pelayanan yang diberikan maka akan memberikan rasa aman, nyaman dan kemudahan bagi masyarakat.

Kemudahan dan kenyamanan itu, lanjut Prof Yohanes, adalah mencegah kecelakaan dan kriminalitas serta meringankan biaya transportasi bagi masyarakat khususnya bagi para pelajar dan para dosen. (*)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved