Berita NTT Terkini

Humas Setda NTT Gelar Diskusi Reformasi Birokrasi

Pertemuan Bakohumas lingkup pemerintah Provinsi NTT digelar oleh Humas Setda NTT di Hotel Ima, Kota Kupang, Kamis (25/10/2018).

Humas Setda NTT Gelar Diskusi Reformasi Birokrasi
POS-KUPANG.COM/Ambuga Lamawuran
Pertemuan dan diskusi tentang Reformasi Birokrasi digelar di Hotel Ima, Kota Kupang, Kamis (25/10/2018) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pertemuan Bakohumas lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) digelar oleh Humas Setda NTT di Hotel Ima, Kota Kupang, Kamis (25/10/2018).

Diskusi ini mengambil tema Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Ir. Ferdy J. Kapitan, M.Si, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT sekaligus narasumber diskusi, dalam kesempatan itu membeberkan beberapa isu yang selama ini sering dibicarakan.

Baca: 102 Pelamar di Lembata Tak Lulus Seleksi Administrasi

"Isu sekarang yang sering dibicarakan ialah lemahnya penegakkan hukum, rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, juga aparat pengawasan internal pemerintah masih lemah," ujarnya, Kamis (25/10/2018).

Selain itu, tambahnya, kualitas pelayanan birokrasi pun sering disoroti. "Selain itu, kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah masih rendah, pengadaan barang dan jasa masih belum dapat dilaksanakan secara efisien, organisasi kepemerintahan masih gemuk sehingga tumpang tindih dalam fungsi," katanya.

Baca: Semua PT di NTT Diakomodir dalam Seleksi CPNS

Selain isu tersebut, pelaksanaan e-government dan kinerja ASN pun kadang menjadi isu yang sering dibicarakan.

"Ditambah lagi penerapan e-government belum merata, masih rendahnya kompetensi, kinerja ASN belum optimal, dan integritas ASN masih rendah," paparnya.

Stefanus Ratoe Oedjoe, Asisten III Gubernur NTT, dalam kesempatan itu membacakan sambutan gubernur. Dikatakan, birokrasi di NTT memang belum berjalan dengan baik.

"Birokrasi di NTT belum efektif. Ukuran organsiasi masih gemuk, dan belum sinergi satu sama lain," ujar Stefanus, Kamis (25/10).

Selain itu, imbuhnya, pelayanan birokrasi terhadap masyarakat pun belum optimal. "Pelayanan belum optimal kepada masyarakat yang ditandai dengan panjang dan berbelit-belit dalam mengurus sesuatu," katanya.

Untuk itu, harapnya, semua pihak harus berperanan aktif dalam mendukung pembangunan sesuai dengan visi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT, yaitu NTT Bangkit Menuju Sejahtera.

"Tentu ini dicapai melalui pelayanan birokrasi yang benar," ungkapnya. (*)

Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved