Berita Kabupaten TTS

Bawaslu Kabupaten TTS Asistensi Laporan PSU ke Bawaslu RI

laporan tersebut juga memuat pengawasan yang dilakukan Bawaslu mulai dari tahapan sosialisasi putusan MK untuk melakukan PSU,

Bawaslu Kabupaten TTS Asistensi Laporan PSU ke Bawaslu RI
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Ketua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten TTS telah menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemungutan suara ulang ( PSU) di 30 TPS sesuai perintah Mahkamah Konstitusi.

Usai merampungkan laporannya, besok, Jumat, Bawaslu Kabupaten TTS akan mengirimkan laporan tersebut ke tingkat Bawaslu Propinsi NTT dan Bawaslu RI guna dilakukan asistensi terhadap laporan tersebut.

Baca: PDIP Lembata Utus Rafael Temui DPP di Jakarta

Baca: Tanah Longsor Mengancam Warga Fatufeto ! Ini Jawaban PUPR Kota

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay ketika ditemui pos kupang, Kamis ( 25/10/2018) di ruang kerjanya. Melky mengatakan, dalam laporan yang disusun Bawaslu Kabupaten TTS,

selain memuat rekapan hasil PSU, laporan tersebut juga memuat pengawasan yang dilakukan Bawaslu mulai dari tahapan sosialisasi putusan MK untuk melakukan PSU, pengadaan, sortir, pengepakan, distribusi, pemungutan suara hingga tahapan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Usai melakukan asisten, laporan tersebut selanjutnya akan dibawa ke MK.

" Laporan kita sudah rampung sisa kita lakukan aistensi saja. Target kita paling lambat tanggal 29 Oktober laporan ini sudah kita masukan ke MK. Sedangkan untuk jadwal sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu ( PHP) Pilbup TTS masih menunggu jadwal dari MK," ungkap Melky.

Ketika disinggung terkait temuan dugaan money politik dalam PSU lalu, Melky mengatakan, laporan dugaan praktek haram money politik sudah dilimpahkan ke Polres TTS karena memenuhi unsur formil dan materil.

Temuan terjuga akan dimasukan dalam laporan PSU yang dimasukan ke MK sebagai tambahan.

Baca: Uang Rp 60 Juta Raib di Jok Motor Bendahara! Milik Dinas PMD Manggarai Timur

" Temuan dugaan money politik juga kita sampaikan ke MK sebagai bagian dari laporan kita. Biarlah hal itu juga menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim. Sedangkan kelanjutan kasus pidana tersebut sekarang berada di tangan Polres TTS, " terangnya.

Jika Bawaslu Kabupaten TTS sudah merampungkan laporan hasil PSU, maka hal ini berbeda dengan KPU Kabupaten TTS. Saat ini KPU Kabupaten TTS masih melakukan penyusunan laporan hasil PSU. Ketua KPU Kabupaten TTS, Santi Soinbala mengatakan, hingga saat ini progress penyusunan laporan sudah mencapai 65 persen.

Usai merampungkan penyusunan laporan, KPU Kabupaten TTS juga akan melakukan aistensi ke tingkat KPU Propinsi NTT dan KPU RI. Ditargetkan laporan tersebut akan diantarkan ke MK pada 29 Oktober mendatang.

" Sesuai amar putusan MK, batas terakhir pemasukan laporan PSU pada 30 Oktober mendatang, tetapi kita optimis 29 Oktober sudah bisa kita antar ke MK. Sejauh ini tidak ada kendala dalam penyusunan laporan PSU karena kita langsung didampingi oleh KPU Propinsi NTT dan juga KPU RI, " ujarnya.

Untuk diketahui, usai melaksanakan PSU pada 20 Oktober lalu, KPU dan Bawaslu Kabupaten TTS diberikan batas waktu tujuh hari kerja untuk memasukan laporan PSU ke MK. Maka, batas waktu terakhir pemasukan laporan PSU adalah tanggal 30 Oktober mendatang. Laporan PSU ini akan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim MK dalam membuat putusan terhadap sengketa PHP Pilbup TTS, " (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved