Berita NTT Terkini

DPRD NTT Minta Gubernur Bentuk Tim Teknis Terkait Moratorium TKI

DPRD NTT meminta Gubernur NTT untuk membentuk tim teknis dalam hal moratorium TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).

DPRD NTT Minta Gubernur Bentuk Tim Teknis Terkait Moratorium TKI
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - DPRD NTT meminta Gubernur NTT untuk membentuk tim teknis dalam hal moratorium TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Upaya ini ditempuh agar tim tersebut mematangkan soal konsep dan strategi moratorium.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo, Rabu (24/10/2018) malam.

Menurut Winston, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan atas RAPBD NTT tahun 2019, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT telah menyarankan agar Gubernur NTT agar membentuk tim teknis menyangkut moratorium TKI.

Baca: DKP NTT Kampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Winston megatakan, Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya setuju dengan kebijakan cepat gubernur NTT terkait moratorium pengiriman TKI, namun Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar Gubernur juga harus membentuk tim teknis.

"Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar terkait kebijakan moratorium TKI, sebaiknya dibentuk tim teknis . Tim ini bertujuan untuk segera mematangkan dulu konsep dan strateginya sehingga benar-benar jelas agendanya tepat sasaran dan perlu segera dibuatkan payung hukum," kata Winston.

Baca: Ini Tuntutan Front Perjuangan Rakyat NTT kepada Kapolda dan Pemprov NTT

Dijelaskan, payung hukum dimaksudkan adalah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub ) atau keputusan gubernur.

"Apalagi kita sudah miliki Perda tentang pelayanan dan pengawasan TKI, yakni Perda No 7 Tahun 2016 yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD NTT pada 28 Oktober 2016," katanya.

Winston juga mengatakan, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mengusulkan agar gubernur NTT berkenan memimpin langsung aspirasi dan tuntutan rakyat NTT untuk bertemu Presiden RI dan Kementerian terkait guna mendesak kebijakan khusus TKI NTT yang bekerja di luar negeri.

"Selain itu guna mendorong segera dibukanya pembicaraan bilateral antara dua negara untuk perlindungan TKI. Ini karena urusan TKI atau PMI di luar negeri ada dalam wilayah yuridiksi pemerintah pusat dan langkah ini sangat beralasan karena isak tangis dan duka terkait kematian warga RI asal NTT sudah terlalu banyak dan harus segera dihentikan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT juga mengajak semua masyarakat dan pemerintah untuk bercermin dan belajar dari dua aksi moratorium, yakni moratorium TKI di level nasional khusus tenaga kerja pembantu rumah tangga (PRT) pada periode 2009-2011 dan moratorium TKI oleh pemerintah Kabupaten TTU sejak dua tahun lalu.

"Ketika pemerintah pusat menetapkan kebijakan menutup pintu pengiriman TKI secara legal formal melalui PJTKI resmi pada 2009-2011, yang justru adalah membanjirnya TKI keluar negeri secara ilegal melalui berbagai pintu perbatasan negara dengan dokumen asli tapi palsu alias aspal," katanya.

Anggota Komisi V DPRD NTT ini mengatakan, di situasi itulah yang berdampak sampai tahun 2014 lalu bahkan sampai sekarang.

"Bahkan isu ini menjadi dasar bagi media dan para aktivis kemanusiaan termasuk di NTT untuk menyebut sebagai darurat human trafficking di NTT," ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved