Berita Kabupaten Ngada

Polres Ngada Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial

Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, sanksinya

Polres Ngada Ajak Masyarakat  Bijak Bermedia Sosial
POS KUPANG.COM/GORDI DONOFAN
Suasana rapat koordinasi antara jajaran Polres Ngada bersama awak media di Mapolres Ngada, Senin (15/10/2018). 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- Kasat Reskrim Polres Ngada, Iptu Anggoro Wibowo, S.I.K, mengajak masyarkat agar bijak menggunakan media sosial.

Iptu Anggoro juga meminta masyarakat agar berhati- hati bermedsos jika salah digunakan bisa 6 tahun masuk penjara.

"Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp 1 miliar," ungkap Iptu Anggoro, saat Rapat koordinasi Polres Ngada dengan para wartawan media cetak, online, dan elektronik yang bertugas di Ngada dan Nagekeo, serta para admin group facebook untuk menjaga situasi Kamtibmas menjelang Pemilu 2019 di Aula Polres Ngada, Senin (15/10/2018)

Baca: Penyelesaian Tapal Batas Ngada dan Manggarai Diambilalih Pusat! Ini Janji Kemendagri

Ia mengaku saat ini Kepolisian RI terus melakukan upaya melawan berita hoax atau bohong yang disampaikan melalui media sosial (medsos).

Ia mengaku upaya perlawanan berita hoax hingga kini juga gencar dilakukan pihak Polres Ngada, NTT. Itu terutama menjelang Pemilu tahun 2019 mendatang.

Dalam rapat itu Polres Ngada menekankan bagi orang yang menebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif.

“Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial,” tegas Anggoro.

Anggoro mengatakan, penebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang lain di luar KUHP.

Iptu Anggoro, menjelaskan jajaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Halaman
123
Penulis: Gordi Donofan
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved