Berita Bisnis

Bank Indonesia Perpanjang Kas Titipan di Ruteng dan Ende

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT, Senin (8/10/2018), memperpanjang kerja sama kas titipan Bank Indonesia dengan Bank NTT di Ruteng

Bank Indonesia Perpanjang Kas Titipan di Ruteng dan Ende
Istimewa
Penandatangan nota perjanjian perpanjangan kas titipan BI di Ruteng dan Ende antara Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga (kanan) dengan Kepala Cabang Banl NTT Ruteng disaksikan Bupati Manggarai, Deno Kamilus (kedua dari kiri) dan Direktur Pemasaran Dana Bank NTT, Alexander Riwu Kaho (paling kiri) di Ruteng, Senin (8/10/2018) 

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT, Senin (8/10/2018), memperpanjang kerja sama kas titipan Bank Indonesia dengan Bank NTT di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan Ende, Kabupaten Ende yang periode kerja sama berakhir Agustus 2018 lalu.

 Perpanjangan Kas Titipan Bank Indonesia  di Ruteng dan Ende  ditandai dengan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama kas titipan antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Ruteng dan Ende di  Aula Missio, STKIP Santo Paulus Ruteng.

Bank Indonesia Perwakilan NTT menyampaikan hal itu melalui siaran persnya,Selasa (9/10/2018).

 Dalam siaran pers BI Perwakilan Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT,Naek Tigor Sinaga   menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor:  23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor:  6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia,  menjelaskan bahwa tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Sistem pembayaran, kata Naek,  tidak lepas dari setiap aktivitas ekonomi kita sehari-hari,  baik membeli bahan makanan, membayar tagihan telepon, listrik, telekomunikasi, maupun memenuhi kebutuhan transportasi.

“Semua tidak lepas dari transaksi menggunakan alat pembayaran baik tunai maupun nontunai. Sistem pembayaran dapat diilustrasikan seperti saluran darah dalam tubuh manusia. Apabila saluran darah terhambat maka tubuh manusia tidak dapat beraktivitas dengan normal.

Demikian juga sistem pembayaran, apabila ada permasalahan dalam sistem pembayaran, akan memberikan dampak terhambatnya aktivitas ekonomi suatu Negara,” ungkap Tigor. 

Sistem pembayaran yang umum digunakan masyarakat adalah sistem pembayaran tunai yakni uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sebagaimana diketahui, UndangUndang Nomor:  7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan amanat kepada Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia.

 Oleh karena itu, jelas Tigor,  Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan dan nominal yang sesuai, dengan tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. 

Halaman
12
Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help