Berita NTT Terkini

Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, Hugo Kalembu: Kami yang Usulkan Melalui Fraksi

Sesungguhnya, pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan itu, kami dari Fraksi Partai Golkar yang mengusulkannya.

Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, Hugo Kalembu: Kami yang Usulkan Melalui Fraksi
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sesungguhnya, pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan itu, kami dari Fraksi Partai Golkar yang mengusulkannya. Saat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, kami usulkan agar perlu ada tim independen yang membantu gubernur."

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si ketika ditemui POS-KUPANG.COM, Senin (8/10/2018).

Menurut Hugo, munculnya ide pembentukan tim tersebut berawal dari usulan oleh Fraksi Partai Golkar. Bahkan, secara resmi Fraksi Partai Golkar tuangkan dalam pandangan umum fraksi.

Baca: Masukkan Berkas, Calon Peserta Tes CPNS Padati Kantor BKPP Sumba Barat

"Jadi kami dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan itu, jika dipandang perlu oleh pemerintah, maka bisa dibentuklah tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Karena itu pembentukannya tergantung gubernur, tapi awalnya kami yang usulkan" kata Hugo.

Dia menjelaskan, tim itu tentu terdiri dari orang-orang yang profesional untuk menjadi akurasi, pengejawantahan visi misi dan program gubernur dan wagub NTT.

Baca: Anggota KPU Sumba Barat Ingatkan Calon Legislatif Pahami Peraturan Kampanye

"Ini dimaksudkan agar, visi misi dan program gubernur itu bisa terlaksana. Pasalnya, gubernur NTT ini punya obsesi yang besar sekali untuk mengejar program yang selama ini tertinggal, diantaranya pariwisata dan sektor lainnya," kata Hugo.

Atas dasar itu, lanjut Hugo, memang sudah sepantasnya membutuhkan tim gubernur untuk percepatan pembangunan, guna mengejar berbagai ketertinggalan di NTT yang selama ini masih melilit, seperti kemiskinan.

"Tentu tim ini juga menjamin implementasi program -program agar terlaksana dengan baik. Karena itu, butuh personil yang profesional dan dukungan anggaran," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam visi misi gubernur adalah sebuah langkah besar untuk mengejar ketertinggalan, karena itu perlu ada tim tersebut.

Ditanya, apakah tim itu akan bekerja dan dikuatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan birokrasi, ia mengatakan, dalam keputusan gubernur pasti akan ada tugas dan tanggungjawab mereka, termasuk batasan-batasan kewenangan dari tim.

"Tim ini merupakan staf independen yang memberi saran, masukan kepada gubernur agar visi misi besar dari gubernur bisa terimplementasi secara baik. Saya kira ini sangat membantu pimpinan OPD Lingkup Pemprov dalam menjalankan visi misi gubernur," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai NasDem, John Elpi Parera mengatakan, tim tersebut dengan tujuan yang baik, maka pihaknya sangat setuju, asalkan perlu dihindari adanya duplikasi atau tumpang tindih.

"Ini akan berkaitan dengan anggaran publik dan dilaksanakan oleh OPD. Ruang lingkup dan kewenangan dari tim ini perlu diketahui juga oleh DPRD," kata Parera.

Dikatakan, tim ini boleh terbentuk, tetapi eksekusinya ada di tingkat OPD atau birokrat. "Tim ini tentu sebagai tim suport sistem, menyumbang pikiran, saran bagi pemerintah. Saya harapkan perlu diperhatikan agar tidak menjadi tumpang tindih. Saya dukung penuh asalkan tim ini terus berkoordinasi dengan OPD selaku eksekutor," ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help