Berita NTT

Perangkat Desa dan Kelurahaan Jangan Dilibatkan Saat Kampanye

Peserta pemilu 2019 dilarang untuk melibatkan perangkat desa atau kelurahan dalam berkampanye. Hal yang sama bagi PNS, pegawai

Perangkat Desa dan Kelurahaan Jangan Dilibatkan Saat Kampanye
Kolase Pos-Kupang.com
Maryanti Luturmas Adoe dan Jemris Fointuna 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- Peserta pemilu 2019 dilarang untuk melibatkan perangkat desa atau kelurahan dalam berkampanye. Hal yang sama juga bagi PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pengawai honorer.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (23/9/2018).
Menurut Jemris, kampanye bagi peserta pemilu 2019 sudah dimulai sejak 23 September 2018 dan akan berakhir pada 13 April 2019 Karena itu, Bawaslu NTT meminta perhatian kepada peserta pemilu terkait larangan dalam berkampanye.

"‎Peserta kampanye harus mengikuti aturan kampanye yang tertuang di PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No 28 Tahun 2018 tentang kampanye. Semua kegiatan kampanye harus berpatokan pada regulasi itu," kata Jemris.

Dia menjelaskan, parpol dan tim kampanye diharapkan tidak melibatkan perangkat di desa atau kelurahan, PNS, pegawai pemerintah daerah dan honorer. "Jadi perangkat di desa dan kelurahan itu juga termasuk RT dan RW di wilayah masing-masing. Apabila adanya pelanggaran maka itu merupakan tindak pidana pemilu," katanya.

Dikatakan, Bawaslu NTT telah menginstruksikan kepada Bawaslu di kabupaten dan kota sampai di desa/kelurahan agar mengawasi secara ketat agar peserta pemilu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tertuang dalam aturan tentang kampanye.

Baca: Bupati TT Paul Mella! Jika Ditunjuk Saya Siap Menangkan Jokowi-Amin di TTS

Baca: Warna-Warni Pantai Oesapa! alah Satu Objek Wisata yang Digandrungi Kawula Muda

- Kampanye Damai
Sebelumnya pada Sabtu (22/9/2018) KPU NTT menggelar deklarasi Kampanye damai.
Deklarasi Kampanye damai itu langsung diikrarkan oleh peserta pemilu 2019. Selain mengikrarkan kampanye damai, pimpinan parpol tingkat Provinsi NTT juga menandatangani komitmen bersama melakukan kampanye damai.

Pantauan POS-KUPANG.COM, ikrar kampanye damai ini dikumandangkan pada acara deklarasi Kampanye damai yang digelar KPU NTT di halaman Kantor Gubernur NTT, Sabtu (22/9/2018).

Para pimpinan parpol diminta naik ke podium dan sejumlah calon Anggota DPD RI berbaris di depan podium. Mereka mengikrarkan kampanye damai secara bersama-sama.

Acara deklarasi kampanya damai ini secara resmi ditandai dengan pelepasan burung merpati.

Ikrar kampanye damai itu, yakni ‎"kami peserta Pemilu 2019 di NTT bertekad menyukseskan pemilu 2019, melaksanakan kampanye secara damai; menolak segala bentuk hoax, kampanye hitam; politisasi sara dan politik uang".

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe menghimbau kepada semua peserta pemilu 2019 agar mengikuti tahapan kampanye secara damai

"Kami minta baik parpol , calon legislatif, dan calon DPD agar patuh pada ketentuan yang berlaku selama kampanye, yaitu dengan memperhatikan PKPU Nomor
23 Tahun 2018,sebagaimana dalam perubahannya dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 serta wajib melaporkan dana kampanye.," kata Maryanti.

Dikatakan, kampanye secara resmi akan dilakukan mulai tanggal 23 September 2018. "Kampanye akan berlangsung selama 203 hari. Kami berharap waktu kampanye ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh parpol dan juga calon legislatif," katanya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help