Berita Regional

TPDI-NTT Pertanyakan Penanganan Kasus Bansos NTT yang Dilaporkan ke KPK 6 Tahun Lalu

TPDI-NTT Pertanyakan Penanganan Kasus Bansos NTT yang Dilaporkan ke KPK 6 Tahun Lalu

TPDI-NTT Pertanyakan Penanganan Kasus Bansos NTT yang Dilaporkan ke KPK 6 Tahun Lalu
Dokumen Meridian untuk POS-KUPANG.COM
Koordinator TPDI-NTT, Meridian Dewanta Dado 

Oleh; Meridian Dewanta Dado, SH, Koordinator TPDI-NTT dan Advokat Peradi

POS-KUPANG.COM - Kasus Bansos NTT'>TPDI-NTT Pertanyakan Penanganan Kasus Bansos NTT yang Dilaporkan ke KPK 6 Tahun Lalu.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI-NTT)  mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat (14/9/2018).

Kedatangan TPDI-NTT ini untuk mempertanyakan perkembangan dan tindak lanjut proses penyelidikan dan atau penyidikan oleh KPK-RI terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bansos Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010.

Koordinator TPDI-NTT, Meridian Dewanta Dado kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (22/9/2019) mengatakan, pihaknya mempertanyakan penanganan kasus tersebut karena kasus tersebut sudah dilaporkan semenjak enam tahu lalu namun terkesan tidak jelas penanganannya.

Baca: Indonesia-Spanyol Tingkatkan Kerja Sama Teknologi Keselamatan Jalan dan Jembatan

Baca: Seorang Wanita Serang Tempat Penitipan Anak di AS, Tiga Bayi Terluka

Baca: Terlalu Lama Pakai WC Umum, Pria Ini Dipukuli Hingga Tewas

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). (KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

"Sebab sepengetahuan kami kasus itu telah dilaporkan oleh elemen masyarakat NTT ke KPK-RI sejak tahun 2012 sehingga sudah 6 tahun berlalu sampai dengan saat ini perlu kita ketahui bersama kejelasan penuntasan kasusnya oleh KPK-RI," ujarnya.

Dikatakannya, dari penjelasan bagian Informasi Publik dan Pelaporan Pengaduan Masyarakat KPK-RI, kasus Dana Bansos NTT Tahun Anggaran 2010 tetap dalam penanganan oleh KPK-RI namun masih terhambat secara birokratis pada perolehan bahan dan keterangan serta bukti-bukti lainnya.

Bukti-bukti tersebut, lanjutnya, diduga kuat alat-alat bukti itu sengaja dikaburkan atau dihilangkan keberadaannya oleh oknum-oknum pada tubuh Pemprov NTT yang terlibat dengan kasus itu.

"Dukungan penegakan hukum oleh Pemerintah Provinsi NTT di bawah komando Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat - Josef Nae Soi adalah dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi KPK-RI untuk memperoleh data-data signifikan pada tubuh birokrasi Pemprov NTT atas Kasus Dana Bansos Provinsi NTT itu," ujarnya.

:Lebih Lanjut Meridian mengatakan, Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTT Tahun Anggaran 2010 menunjukkan kacaunya pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinan Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut disinyalir ada kerugian negara senilai Rp 15.511 miliar.

Baca: Empat Tim Masuk Final CCK VIII Tingkat SMA/MA

Baca: Workshop dan Audisi Timor Creative People, Erwin Yuan Harap Masyarakat Lebih Cintai Kearifan Lokal

Baca: Jokowi Tunjukkan Sikap ini Saat Lagu Indonesia Raya Dinyanyikan, Salah Menurut Undang-undang?

Halaman
12
Penulis: Fredrikus Royanto Bau
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help