Berita Kota Kupang Terkini

Bawaslu Kabupaten Kupang Wanti-wanti Para Caleg Soal Aturan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Kupang mewanti-wanti peserta Pemilu baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota Legislatif (Pileg)

Bawaslu Kabupaten Kupang Wanti-wanti Para Caleg Soal Aturan Kampanye
ISTIMEWA
Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Martony Reo (kiri) bersama Kordiv Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kupang, Adam Horison Bao. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kupang mewanti-wanti peserta Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota Legislatif (Pileg) untuk menaati semua aturan berkampanye.

Aturan berkampanye ini sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 276, yakni masa kampanye akan dimulai 3 hari setelah penetapan DCT sehingga kampanye akan dimulai pada Minggu 23 September 2018, sebelum memasuki masa tenang pada tanggal 14-16 April 2019.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kupang, Martony Reo melalui Kordiv Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kupang, Adam Horison Bao kepada wartawan, Sabtu (22/9/2018).

Baca: 108 Kafila Dawah Parmusi NTT Siap Bawa Nama NTT di Bandung

Adam menguraikan bentuk kampanye yang diperbolehkan dan bisa dilakukan oleh Peserta Pemilu yaitu melakukan Kampanye sebagaimana yang diatur dalam Pasal 275, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang meliputi antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu serta ketentuan Peraturan per Undang-Undangan.

Baca: Ini Pengakuan Sisilia Sona Tentang Radikalisme

Namun, kata Adam, bentuk kampanye pada huruf f, yaitu iklan media massa dan huruf g, yaitu rapat umum, baru boleh dilakukan 21 hari sebelum masa tenang. bahwa hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta pemilu, baik partai politik, calon legislatif maupun calon DPD, adalah tentang larangan kampanye, seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mapun Peraturan KPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

Menurut Adam, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 Ayat (1) Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.

Bawaslu Kabupaten Kupang, lanjut Adam, mengharapkan masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi jalannya Kampanye pemilu 2019 dan memastikan ketika adanya pelanggaran segera melaporkan kepada jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kupang di tingkat bawah yakni Pawaslu Kecamatan dan Pengawalu Desa/Kelurahan.

Bawaslu ingin masyarakat Kabupaten Kupang disetiap tahapan taat kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Pemilu bisah berjalan sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil. (*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved