Berita NTT

Caleg Koruptor! Kembali pada Pilihan Rakyat

Apabila adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan adanya caleg mantan napi koruptor, maka kembali pada rakyat, karena pada

Caleg Koruptor! Kembali pada Pilihan Rakyat
POS KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Pengamat Hukum Tata Negara Undana, Dr. John Kotan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- "Apabila dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan adanya caleg mantan napi koruptor, maka nanti kembali pada rakyat, karena pada pemilu, rakyatlah yang menentukan pilihan,"

Hal ini disampaikan Pengamat Hukum Administrasi Negara dari Undana, Dr. John Tuba Helan,S.H,M.Hum kepada POS-KUPANG.COM, di Gedung DPRD NTT, Jumat (21/9/2018).

Baca: Terkait Kasus Narkoba Ini Penegasan Kapolres Manggarai

Baca: Ini Penyebab Tidak Ada Jatah CPNS K2 di Sumba Barat Daya

 

John dimintai tanggapan soal adanya putusan MA, yang membatalkan PKPU, tentang syarat calon legislatif, maka KPU diminta mengakomodir bacaleg mantan koruptor, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak.

"Tapi tetap syarat lain harus dipenuhi oleh bacaleg yang bersangkutan dan juga perlu diverifikasi oleh penyelenggara. Prosesnya seperti bacaleg lainnya," kata Tuba Helan.
Dijelaskan, sebelumnya KPU berpegang pada aturan KPU dan memberi keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi bacaleg yang merupakan mantan napi koruptor, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak.

"Tetapi dengan adanya putusan itu, maka aturan KPU itu dianulir, karena yang digunakan adalah UU.UU itu membolehkan adanya caleg mantan koruptor, bandar narkoba maupun mantan napi kejahatan seksual pada anak, namun harus diumumkan di media," katanya.

Dikatakan, meski adanya keputusan itu, tetapi kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

"Rakyat akan kembali mengadili dalam pemilu serentak tahun depan. Rakyat juga tahu pilihan mana yang terbaik, karena itu kembali pada rakyat nanti," ujarnya.
‎Sementara itu pengamat Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Undana, Dr. John Kotan, mengatakan apabila masih ada parpol yang mengusung caleg mantan koruptor, maka integritas dari parpol itu dipertanyakan.

Menurut John, apapun parpol dan siapapun calegnya, maka tetap kembali pada rakyat.

"‎Tetap kembali pada tangan rakyat, raktat yang akan memilih. Rakyat tentu harus memilih wakilnya yang baik," kata John.

Dikatakan, jika rakyat harus memilih caleg yang baik dari sisi integritas dan kemampuan intelektual, maka ‎kader yang diusung partai harus kader yang berkualitas.

"Partai harus punya filter sehingga hasilkan caleg berintegritas. Kalau ada parpol yang meloloskan orang dengan cara yang tidak benar juga dipertanyakan," katanya.
Dikatakan, tentu masyarakat juga mengharapkan kader parpol yang diusung dalam pileg adalah caleng yang memiliki kemampuan intelektual dan berintegritas tinggi.

"Bagi saya tentu kita mengharapkan parpol ketika menjual kadernya ke masyarakat dia juga perlu memberikan jejak langkah caleg sehingga masyarakat dapat memberi pilihan secara tepat," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, bagi caleg yang koruptor, tentu tidak bisa menyembunyikan diri atau tidak bisa bersembunyi. "Alasannya bahwa ketika orang itu korupsi dan diadili di NTT, maka publik pasti mengetahuinya, apalagi ketika ditahan di NTT," ujarnya.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved