Berita NTT

Fraksi Gabungan DPRD NTT Nilai Moratorium TKI itu Langkah Tepat

Moratorium TKI tidak boleh membatasi HAM. Moratorium TKI harus berspektif HAM,"

Fraksi Gabungan DPRD NTT Nilai Moratorium TKI itu Langkah Tepat
Pos Kupang/Oby Lewanmeru
Ketua Fraksi Gabungan DPRD NTT, Leo Ahas, S.Fil, S.H,M.H 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- Fraksi Gabungan atau Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT mengatakan, moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT merupakan langkah tepat dalam rangka mengembalikan kondisi tata kelola TKI yang masih carut marut. ‎

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gabungan DPRD NTT, Josep Leonardy Ahas, S.Fil, S.H,M.H dalam rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan III DPRD NTT.

Rapat paripurna  berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD NTT, Rabu (19/9/2018).
Rapat dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD NTT ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT , Alex Take Ofong, S.Fil, Alex didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa.

Hadir pada ‎kesempatan itu, Sekda NTT, Ben Polo Maing, Asisten II, Alex Sena, Asisten III, Stef Ratoe Oedjoe dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTT.

Saat dberi kesempatan kepada Fraksi Gabungan, Juru Bicara Fraksi Partai Gabungan, Josep Leonardy Ahas langsung maju untuk membacakan pandangan umum fraksi.

Dalam pembacaan pandangan umum Fraksi Gabungan, Leo sapaan akrab dari Josep Leonardy Ahas ini mengatakan, Fraksi Gabungan memandang bahwa wacana moratorium TKI asal NTT sebagaimana disampaikan Gubernur NTT dalam pidato politiknya pada 10 September 2018 lalu,

dalam kontek NTT darurat TKI. "Ini langkah yang tepat dalam rangka mengembalikan kondisi tata kelola TKI yang carut -marut dan ilegal menjadi tata kelola TKI yang baik dan legal sepanjang kegiatan moratorium TKI dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja domestik yang memadai,serta upah yang layak," kata Leo.

Dijelaskan, apabila hal tersebut tidak dijamin pemenuhannya, maka moratorium TKI justru bertentangan dengan Hak Azazi Manusia (HAM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 a UUD 1945 yang menandaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

"Moratorium TKI tidak boleh membatasi HAM. Moratorium TKI harus berspektif HAM," kata Leo. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help