Berita Kabupaten TTS

Usai Ekspos, Penyidik Polres TTS Tunggu PKN Dari BPKP

Untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik harus mengantongi perhitungan kerugian negara terlebih dahulu.

Usai Ekspos, Penyidik Polres TTS Tunggu PKN Dari BPKP
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Jamari, S.H. MH

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM| SOE -– ‎Usai melakukan ekspos perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan dan landscape kantor bupati TTS bersama BPKP Perwakilan Propinsi NTT di Kupang pekan lalu, saat ini penyidik menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) yang akan dikeluarkan BPKP Perwakilan NTT.

Pasalnya, untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik harus mengantongi perhitungan kerugian negara terlebih dahulu.

‎Kapolres TTS, AKBP Totok Mulyanto, DS, SIK yang dikonfirmasi pos kupang, Selasa ( 18/9/2018) melalui Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Jamari, SH. MH di ruang kerjanya.

Jamari mengatakan, ekspos yang digelar pekan kemarin dijamin merupakan ekspos yang terakhir kalinya dalam proses pengusutan dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan jalan dan landscape kantor bupati TTS 2014 lalu.

Jamari enggan membeberkan hasil ekspos bersama BPKP perwakilan NTT, namun dirinya memastikan ditemukan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut. Saat ini penyidik Polres TTS masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP untuk ditindak lanjuti pada tahap selanjutnya.

" Kalau kita sudah pegang hasil perhitungan kerugian negaranya baru saya bisa bicara ditail siapa, berbuat apa dan menyebabkan kerugian negara berapa besar. Kalau belum pegang belum bisa. Saya ingin tegaskan kami serius menangani kasus ini dan saya pastikan akan sampai tuntas," ungkapnya. ‎‎

Ketua Araksi TTS, Alfres Baun berharap agar BPKP dan penyidik Polres TTS transparan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut.

Ia khawatir dengan lambannya pengusutan kasus itu terjadi akibat penyidik dan BPKP perwakilan NTT mencari dalil dan cela untuk meloloskan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pembangunan jalan dan landscape kantor bupati TTS Jika hal itu terjadi, maka pihaknya akan mempertanyakan independensi dan juga profesionalisme penyidik Polres TTS dan juga BPKP perwakilan NTT.

"Kami sudah pegang semua dokumen terkait pembangunan jalan dan landscape kantor bupati TTS itu, mulai dari perencanaan sampai pada penyerahan barang. Jadi kalau penetapan tersangka nanti tidak sesuai dengan keganjalan-keganjalan yang kami temukan dalam proses pembangunan itu, tentu akan kami pertanyakan. Kami berharap penyidik tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus ini" pintanya.

Untuk diketahui, landscape kantor bupati TTS dibangun oleh PT Marga Madu Indah pada tahun 2014 lalu dengan total anggatan Rp 3,4 Miliar.

Pada tahun 2015, pihak penyidik Tipikor Polres TTS mulai melakukan penyelidikan karena diduga terdapat unsur tindak pidana korupsi pada pembangunan tersebut.

Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan penyidik Polres TTS. (*)



Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved