Berita Nasional Terkini

Pasca-putusan MA, Partai Berkarya Tetap Tak Usung Caleg Eks Koruptor

Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso menyatakan, partainya berkomitmen tak mengusung mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg

Pasca-putusan MA, Partai Berkarya Tetap Tak Usung Caleg Eks Koruptor
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Politisi senior yang lama bergelut di Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, kini resmi menjadi Sekjen Partai Berkarya. Pada Kamis (12/4/2018) hari ini, Priyo mewakili partainya untuk hadir dalam Halaqah Kebangsaan di PP Muhammadiyah, Jakarta. 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso menyatakan, partainya berkomitmen tak akan mengusung mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif 2019.

Komitmen itu bakal dijalankan meski putusan Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan koruptor menjadi caleg.

"Partai Berkarya tetap pada pendirian untuk tidak mencalonkan caleg-caleg mantan terpidana korupsi, narkoba, terorisme, atau kejahatan seksual anak," ujar Priyo kepada Kompas.com, Minggu (16/9/2018) malam.

Baca: Dinas PUPR NTT Juara Nasional Tiga Tahun Berturut-turut

Partai Berkarya, kata Priyo, menghormati putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam PKPU No. 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu No. 7 tahun 2017.

"Ini kan keputusan hukum, kita harus terbiasa menghormati apa pun keputusan hukum tertinggi. Meskipun kita tidak senang, kecewa kita harus menghormati," tutur Priyo.

Lebih lanjut, Priyo berharap, KPU dan Bawaslu bisa bekerja sama menjalankan putusan MA dengan sebaiknya.

"Mereka kan (KPU dan Bawaslu) lembaga independen dan saya yakin bisa memutuskan yang terbaik, kalau mau menghormati ya harus menjalankan putusan MK," kata Priyo.

"Tapi kalau mereka tidak mau jalankan dengan segala risiko-risiko hukum ya silakan dengan pertimbangan-pertimbangan," sambung Priyo.

Priyo juga mendukung berbagai upaya yang dilakukan penyelenggara Pemilu untuk menghadirkan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Diberitakan sebelumnya, dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam PKPU No 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg eks koruptor menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.
Bawaslu sebelumnya meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019. Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg. Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved