Berita NTT Terkini

KPU NTT Belum Mengambil Sikap Terkait Caleg Bekas Napi Korupsi

KPU Provinsi NTT belum mengambil sikap pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa bekas narapidana (napi) perkara korupsi

KPU NTT Belum Mengambil Sikap Terkait Caleg Bekas Napi Korupsi
ISTIMEWA
Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmus Adoe 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - KPU Provinsi NTT belum mengambil sikap pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa bekas narapidana (napi) perkara korupsi bisa mencalonkan diri sebagai calon legislative (caleg) pada pemilu legislatif mendatang.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmus Adoe, yang dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin (17/9/2018) menyampaikan bahwa terkait implementasi pasca putusan MK itu, KPU NTT menunggu petunjuk dari KPU Pusat.

"Sampai saat ini belum ada petunjuk dari KPU RI. Jadi kami belum bisa bersikap," ungkap Maryanti melalui pesan Whatsapp.

Baca: Bapemperda NTT DPRD TTU Serahkan Ranperda Pengolahan Lahan Kering ke Pimpinan DPRD

Terpisah, juru bicara KPU NTT, Yosafat Koli menambahkan, terkait penjabaran dari putusan MK tentang narapidana korupsi yang boleh mencalonkan diri tentu membutuhkan keputusan KPU RI.

Ia menyatakan bahwa persoalan penjabaran dan implementasi terkait keputusan MK ini tidak serta merta langsung ditindaklanjuti.

"Tahapan sedang berlangsung dan sebentar lagi, tanggal 20 September 2018 akan dilakukan penetapan. Nanti eksekusi lewat mana, masuk lewat mana, geser nomor urtunya bagaimana, makanya ini butuh keputusan KPU," tegasnya.

Lebih jauh, Yosafat menerangkan bahwa secara resmi tidak ada partai peserta pemilu yang mengajukan calon legislatif untuk bertarung di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pendekatan persuasif terhadap partai dan calon sehingga pada saat pendaftaran tidak ada calon narapidana kasus korupsi yang dicalonkan.

"Di provinsi ada yang maju tetapi kita pendekatan persuaif, kita diskusi intens sehingga tidak (jadi) mencalonkan diri, dan harus menjelaskan dengan persuasi secara baik," tambahnya.

Yosafat juga menjelaskan bahwa setiap partai politik juga telah meneken pakta integritas yang menyatakan bahwa mereka mendukung pemberantasan korupsi dan tidak mengajukan calon mantan narapidana kasus korupsi.

"Kita ada pakta integritas, pernyataan oleh partai politik yang menyatakan mereka mendukung pemberantasan KKN dan tidak mengajukan calon bekas koruptor," pungkasnya.

Seperti diberitakan, MK mengeluarkan keputusan yang menyatakan bekas napi korupsi bisa mencalonkan diri sebagai calon legislative karena larangan napi korupsi untuk mencalonkan diri tidak sesuai dengan Undang Undang Pemilu. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved