Berita Kabupaten TTS Terkini

Sekda TTS Sebut Penjabat Bupati TTS Sebaiknya Orang Luar

Sekda TTS, Marthen Selan menilai sebaiknya penjabat Bupati TTS adalah orang luar TTS.

Sekda TTS Sebut Penjabat Bupati TTS Sebaiknya Orang Luar
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Sekda TTS, Marthen Selan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Sekda TTS, Marthen Selan menilai sebaiknya penjabat Bupati TTS adalah orang luar TTS. Hal ini dimaksud agar dalam melaksanakan pelayanan publik lebih bersinar.

"Untuk siapa yang akan menjadi pejabat bupati TTS merupakan hak Gubernur NTT untuk menentukannya dengan persetujuan kementerian dalam negeri. Biasanya, Gubernur akan menunjuk pejabat di tingkat propinsi untuk menjadi pejabat sementara," ungkap Marthen kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (16/9/2018) melalui sambungan telepon.

Terkait proses penunjukan pejabat bupati, dikatakan Marthen, berdasarkan hasil koordinasi dengan Karo Pem, Provinsi NTT, usulan penunjukan pejabat Bupati TTS sudah berada di meja Menteri Dalam Negeri.

Baca: Makin Serius! Abrasi Ancam Pantai Meting Doeng Larantuka

Dalam pekan ini, usulan yang telah disetujui menteri tersebut akan dibawa ke Gubernur NTT untuk ditindak lanjuti dengan melantik pejabat bupati TTS.

"Tanggal 20 sampai 24 September kita sudah mulai persiapan pelantikan pejabat bupati TTS. Jadi kita menunggu petunjuk propinsi saja," jelasnya.

Untuk diketahui, Bupati TTS, Ir. Paul Mella dan Wakil Bupati TTS, Obed Naitboho mengundurkan diri dari jabatannya karena memilih maju sebagai calon legislatif DPR RI dan DPRD Provinsi NTT.

DPRD TTS telah melakukan sidang paripurna dengan agenda pengumuman pemunduran diri Bupati dan Wakil Bupati TTS beberapa waktu lalu.

Semua persyaratan administrasi terkait proses pemunduran diri dua puncuk pimpinan di Kabupaten TTS pun telah selesai dikirim baik ke tingkat pusat maupun provinsi.

"Kita hanya mengurus perlengkapan administrasi terkait pemunduran diri Bupati dan Wakil Bupati TTS, sedangkan untuk pejabat bupati merupakan kewenangan Gubernur NTT dengan mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri," paparnya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved