Berita Regional Terkini

Pungli e-KTP Rp 400 Ribu, Pegawai Dinas Dukcapil Ini Ditangkap

Seorang pegawai Dukcapil Kabupaten Jayapura, Papua, berinsial SZR (50) tertangkap tangan saat melakukan pungutan liar di kantornya.

Pungli e-KTP Rp 400 Ribu, Pegawai Dinas Dukcapil Ini Ditangkap
ILUSTRASI
Ilustrasi Pungli 

POS-KUPANG.COM | JAYAPURA - Seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura, Papua, berinsial SZR (50) tertangkap tangan saat melakukan pungutan liar di kantornya, Jumat (14/8/2018).

SZR diamankan Tim Saber Pungli Polres Jayapura, yang di pimpin Kasat Reskrim Polres Jayapura, Iptu Oscar F Rahadian.

SZR memberikan jasa pembuatan e- KTP Nasional kepada korban Herman Enok (31) dengan biaya sebesar Rp 400.000.

Baca: Kapal Tanaka Karam di Kawasan Taman Nasional Komodo, Wisatawan Selamat

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilalukan tim saber pungli di Kabupaten Jayapura.

"OTT ini dilakukan atas dasar laporan warga setempat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim saber pungli," ungkap Kamal, Sabtu (15/8/2018) di Polda Papua.

Kamal membeberkan, tim menangkap SZR ketika sedang bersama korban Herman Enok yang memberikan biaya kepengurusan e- KTP Nasional sebesar Rp 300.000.

"Saat dilakukan pemeriksaan, korban mengaku sebelumnya telah memberikan uang muka Rp 100.000 kepada oknum pegawai Dinas Dukcapil. Lalu saat hendak mengambil KTP, korban kembali menyerahkan uang senilai Rp 300.000. Jadi untuk 1 KTP harus membayar Rp 400.000," lugasnya.

Polisi telah menyita barang bukti berupa 1 buah e- KTP Nasional atas nama korban Herman Enok, uang sebesar Rp 300.000, 1 ID card pelaku, 2 lembar laporan kas bulanan, 2 lembar catatan perjalanan dinas dan 9 lembar surat keterangan data base kependudukan.

"Pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dijerat dengan Pasal 12 huruf e undang-undang No 31 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 423 KUHP jo Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara," pungkasnya. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved