Berita Nasional

Soal Penuntasan Penanganan Pelanggaran HAM di Papua, Amnesty International Tagih Janji Jokowi

Amnesty International Indonesia menagih janji Presiden Joko Widodo terkait penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Soal Penuntasan Penanganan Pelanggaran HAM di Papua, Amnesty International Tagih Janji Jokowi
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Amnesty International Indonesia menagih janji Presiden Joko Widodo terkait upaya penuntasan kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018), sebagaimana diberitakan Kompas.com.

Usman mengatakan, Jokowi pernah menyatakan komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Pernyataan tersebut diungkapkan Jokowi tak lama setelah insiden penembakan warga sipil di Paniai pada 2014.

"Kami garisbawahi satu janji, satu komitmen yang pernah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo setelah insiden Paniai tersebut bahwa Presiden ingin kasus ini diselesaikan secepatnya agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang," ujar Usman.

Baca: Di Belakang Layar Drama Korea My ID is Gangnam Beauty: Saat Mi Rae & Kyung Suk Kencan Pertama

Berdasarkan laporan Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018.

Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.

Akibat tindak kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 orang etnis Papua meninggal dunia.

Sementara itu, diketahui bahwa mayoritas kasus kekerasan yang terjadi tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau tuntutan referendum Papua. Artinya, kasus kekerasan di Papua oleh aparat keamanan umumnya dipicu oleh adanya insiden kecil.

Dari 69 kasus kekerasan dalam rentang 8 tahun, hanya 28 kasus pembunuhan di luar hukum yang terkait aktivitas politik. Sedangkan sebanyak 41 kasus tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan.

Selain itu, lanjut Usman, investigasi terhadap laporan pembunuhan di luar hukum jarang terjadi.

Baca: Trik Menjawab Soal Tes CPNS dengan Cepat dan Benar, Pendaftaran CPNS Mulai 19 September

Menurut dia, tidak ada mekanisme yang independen, efektif dan imparsial untuk menangani keluhan warga atas pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan.

Usman memaparkan, dari 69 kasus pembunuhan di luar hukum, hanya 6 kasus yang sampai ke pengadilan. Sebanyak 25 kasus tidak dilakukan investigasi sama sekali, 26 kasus diinvestigasi, namun tidak dipublikasikan dan 8 kasus diselesaikan secara adat.

Usman berharap pemerintah mengakui adanya pelanggaran HAM yang serius dalam bentuk pembunuhan di luar hukum.

Ia juga meminta pemerintah menyusun panduan bagi aparat keamanan untuk mencegah terjadinya kekerasan di Papua.

"Dan Presiden ingin tanah Papua menjadi tanah yang damai," kata Usman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Baca: Kisah Gadis 21 Tahun Asal Indonesia Jual Keperawanan untuk Nafkahi Keluarga dan Beli Rumah

Namun ia mengaku pihak Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik kesulitan untuk mencari alat bukti.

Hal itu, kata Wiranto, yang membuat proses penuntasan menjadi tertunda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amnesty International Tagih Janji Jokowi soal Pelanggaran HAM di Papua", https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/18013451/amnesty-international-tagih-janji-jokowi-soal-pelanggaran-ham-di-papua.
Penulis : Kristian Erdianto

Editor: Agustinus Sape
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved