Berita Kabupaten Manggarai Barat

Pemohon Ajukan Permohonan Koreksi ke Bawaslu RI Terkait Keputusan Bawaslu Mabar

Pemohon dalam hal ini DPD PAN Manggarai Barat mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu RI terkait keputusan Bawaslu Mabar

Pemohon Ajukan Permohonan Koreksi ke Bawaslu RI Terkait Keputusan Bawaslu Mabar
ISTIMEWA
Sidang penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Manggarai Barat, Kamis (30/8/2018).

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM Servatinus Mammilianus

POS--KUPANG.COM, LABUAN BAJO-- Pemohon dalam hal ini DPD PAN Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu RI terkait keputusan Bawaslu Mabar yang memutuskan menolak permohonan dari pemohon tentang sengketa proses Pemilu antara pemohon dengan termohon yakni KPU kabupaten itu.

“Pemohon saat ini mengajukan permohonan koreksi ke Bawaslu Pusat atas putusan adjudikasi Kabupaten Manggarai Barat,” kata kuasa hukum pemohon Florianus S.P Sangsun, SH, MH.

Baca: Rusa Mati Dalam Kawasan TNK di Pulau Padar! Pihak TNK Langsung Cek Lapangan

Baca: Kota Kupang Hasilkan 64 Ton Sampah Sehari

Dia menyampaikan itu lewat press release yang diterima POS--KUPANG.COM, Senin (10/9/2018) malam.

“Berbeda dengan rekan-rekannya di daerah lain, Bawaslu adjudikasi Kabupaten Manggarai Barat sependapat dengan KPU terhadap pemberlakuan pasal 4 ayat 3 PKPU,” kata Florianus.

Hal tersebut kata dia, nyata dalam putusan adjudikasi Bawaslu yang menolak permohonan Pemohon, perkara nomor 001/PS.REG/BAWASLU-KAB.MABAR 19.09/VIII/2018 yang diputus pada Hari Senin itu.

“Sikap majelis adjudikasi Bawaslu Manggarai Barat akan mempengaruhi perseteruan tingkat nasional antara KPU dan Bawaslu, perihal penerapan pasal 4 ayat 3 PKPU yang sudah ditolak pelaksanaannya dalam berbagai putusan Bawaslu di berbagai daerah,” kata Florianus.

Baca: Jungkok BTS Heran, Tujuannya Melukis Suga BTS, Hasilnya Malah Bukan Suga

Baca: Jika Tak Ada Jungkook BTS, Nyawa MC Korea Ini Mungkin Sudah Melayang

Pihaknya kata dia menduga, keputusan dari Bawaslu Mabar itu telah disupervisi oleh Bawaslu pusat.

“Tentu putusan ini diduga telah disupervisi oleh Bawaslu pusat. Memang beberapa hari sebelumnya seorang komisionernya Bawaslu mengunjungi Labuan Bajo. Apakah ada kaitan dengan supervisi kasus ini,” kata Florianus.

Untuk diketahui, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), memutuskan menolak permohonan dari pemohon terkait sengketa proses Pemilu antara pemohon, yaitu DPD PAN Mabar dengan termohon yakni KPU kabupaten itu.

Hal itu disampaikan oleh Bawaslu Mabar dalam sidang putusan yang berlangsung di Kantor Bawaslu tersebut, Senin (10/9/2018).

Baca: Tetangga Ungkap Sikap Calon Istri BTP Bripda Puput Nastiti Devi

Baca: Komentar Bripda Puput, Ahok BTP, Sean, Orangtua Dan Rekan Soal Rencana Pernikahan BTP dan Puput

“Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menolak permohonan pemohon seluruhnya. Selanjutnya diberi kesempatan untuk mengajukan koreksi ke Bawaslu RI, maksimal satu hari kerja sejak dibacakan keputusan,” kata Ketua Bawaslu Mabar Simeon Sofan Sofian, kepada POS--KUPANG.COM, setelah sidang putusan hari itu.

Disampaikannya bahwa setelah mengajukan koreksi, Bawaslu RI akan memutuskan apakah Bawaslu RI mengoreksi keputusan Bawaslu Kabupaten Mabar ataukah menolak permohonan koreksi.

“Kalau Bawaslu RI memutuskan untuk mengoreksi keputusan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, pasti akan disampaikan apa saja yang dikoreksi itu,” kata Simeon.(*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help