Opini Pos Kupang

Dialektika Ruang Publik dan Public Civility

Saya takut, ruang publik kita dikolonisasi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis yang berafiliasi dengan

Dialektika Ruang Publik dan Public Civility
ilustrasi

Oleh Inosentius Mansur
Pemerhati sosial-politik dari Seminari Ritapiret-Maumere

POS-KUPANG.COM - Menjelang pesta demokrasi, ruang publik kita kian dipenuhi narasi-narasi yang menyebabkan segregasi sosial. Ruang publik yang mestinya dikendalikan oleh diskursus akal sehat seturut mekanisme dialektis (justru) bermetamorfosa menjadi perdebatan-perdebatan kusir agitatif.

Alih-alih menciptakan deliberasi publik, justru memproduksi letupan-leputan nirsubtantif. Persoalan-persoalan sosial yang diharapkan menjadi kerangka acuan diskursus, justru dieliminasi.

Saya takut, ruang publik kita dikolonisasi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis yang berafiliasi dengan politikus-politikus oportunis.

Baca: Begini Cara Kamu Akan Bertemu Dengan Pasanganmu Berdasarkan Zodiak

Hal seperti inilah yang pernah dikritik oleh Habermas muda ketika nalar komunikatifnya mendeteksi bahwa ruang publik Eropa dikuasai oleh para pemilik modal dan ekonomi untuk mempromosikan kepentingan mereka. Jangan sampai, ruang publik kita juga sedang dikelola oleh sistem-sistem pragmatik tertentu.

Jangan-jangan kepentingan-kepentingan elitis sedang "berinfiltrasi" ke ruang publik lantas memframing dan mengkapitalisasinya.

Kecurigaan seperti ini pantas dikemukakan. Kita toh dengan mudah membaca munculnya isu-isu yang mengedepankan sentimen dan berpotensi melahirkan instabilitas. Dimensi "kepublikan" dari ruang publik kita pun layak dipertanyakan.

Kepentingan-kepentingan politik jangka pendeklah yang telah menjadi kiblatnya. Alih-alih menjadi etalase gagasan, yang terjadi adalah membludaknya tema-tema yang menciptakan sengkarut sosial.

Deesensialisasi masif seperti ini sulit dibendung, sebab tema-tema yang tak sepatutnya diperdebatkan justru menjadi santapan empuk yang disajikan di meja perjamuan ruang publik.

Alhasil, perhelatan politik elektoral hanya menjadi momentum melegitimasi praksis perpolitikan parsial pragmatik. Boleh saja temanya adalah Pilpres dan Pileg, tetapi yang terjadi adalah proses pembenturan rakyat, kemudian menjebak mereka (rakyat) untuk mendukung orang tertentu. Efeknya, keputusan politik rakyat bukan merupakan manifestasi kesanggupan bernalar, melainkan artikulasi aspek emosional.

Public Civility

Kontestasi demokrasi adalah momentum untuk menciptakan dan memperkuat public civility (keadaban publik). Keadaban publik dikonstruksi melalui proses yang berpijak pada akal sehat. Proses ini dimulai dari para elite politik. Mereka bertanggung jawab untuk menjadikan kontestasi demokrasi sebagai momentum mendewasakan rakyat.

Baca: BERITA POPULER: Harga BBM Naik, BTS Ditolak di Negaranya & Calon Istri Ahok Penggemar Drakor

Tetapi hal seperti tidak mungkin terwujud manakala elite-elite politik selalu memakai paradigma kapitalis. Mereka tidak menjadikan pesta demokrasi sebagai "sekolah politik" bagi rakyat, tetapi justru menjadikannya sebagai kontestasi untuk memperkuat agenda proyek elektoral mereka.

Para Para elite politik seringkali mengutamakan aspek politik yang kanalitatif pragmatik. Maka tidak heran, produk demokrasi (yang diseleksi dan dipilih melalui proses demokrasi elektoral) seringkali mengecewakan rakyat. Mereka acapkali menjadi figur yang "beroposisi" dengan rakyat.

Di sinilah tugas para elite politik. Kita berharap agar para elite politik menjadi agen-agen restoratif yang merevitalisai praksis berpolitik dan menciptakan dialektika dalam ruang publik dimana rakyat diperlakukan sebagai subyek politik.

Elite politik bertanggung jawab menciptakan deliberasi publik. Itu berarti dalam ruang publik itu terselenggara proses dialektika yang berpijak pada aspek-aspek elementer dalam demokrasi.

Mengikuti Habermas (1996), ruang publik merupakan suatu jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan pandangan. Di dalamnya rakyat diberi otoritas untuk berpartisipasi dalam proses timbal-balik: berdiskusi dalam keadaan bebas dan setara tentang problem-problem sosial dan bersama-sama memikirkan cara untuk mengatasinya.

Dengan kata lain, dialektika dan deliberasi memungkinkan terciptanya public civility. Di sini, tugas elite politik adalah mengemukakan gagasan-gagasan substansial untuk menjadi santapan publik dan kemudian memberi peluang kepada publik untuk memberikan koreksi.

Baca: Jika Tak Ada Jungkook BTS, Nyawa MC Korea Ini Mungkin Sudah Melayang

Dari situlah, elite politik mengkonstruksi pandangan-pandangan politik untuk dikonversi dalam praksis berpolitik. Dengan demikian, apa yang menjadi gagasan berpolitik yang ditawarkan, bukanlah milik mereka (elite politik) saja, melainkan juga milik rakyat, sebab telah diproses melalui mekanisme dialektika dan deliberasi publik.

Dengan itu pula, gagasan-gagasan berdemokrasi direkonstruksi melalui proses yang mengutamakan persoalan kewargaan (citinzenship). Maka legitimasi publik pun bukan saja terletak pada keterpilihan figur atau tindakan memilih rakyat, tetapi juga terletak pada aspek dialektika dan deliberatif sebelum pemilihan.

"Legitimasi" publik sudah ada sebelum praksis elektoral itu sebab rakyat sudah melibatkan diri dengan mencerna, memberikan kritik, memperbaiki dan memberi umpan balik atas gagasan-gasasan politik para elite.

Maka ide-ide politik para elite politik merupakan hasil "konsensus" ruang publik rakyat. Partisipasi warga seperti ini menjadi salah satu basis sahihnya sebuah proses demokrasi.

Proses seperti ini memang (akan) menjadi anti-tesis dari "kelaziman" dalam praksis perpolitikan kita. Sebab selama ini, gagasan-gagasan politik murni milik para elite yang berkontestasi, sedangkan rakyat hanya mengikuti gagasan itu.

Elite politik bagaikan tokoh monolog yang berbicara searah, tanpa "intervensi" publik. Selain itu, warga hanya diminta partisipasinya pada tahap keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan elite politik (Keladu Koten, 2010).

Keterlibatan rakyat dalam proses pra -kontestasi elektoral secara kritis, integratif dan komprehensif diabaikan. Akibatnya, elite politik tidak merasa terdesak dan wajib untuk merealisasikan janji-janji politik mereka pasca kontestasi.

Selain itu, elite politik juga mesti menyadari bahwa mereka (telah) menjadi tokoh publik. Menjadi tokoh publik berarti gagasan-gagasan politik dan praksis publik mereka mesti layak secara publik.

Derajat kepublikan mereka berkorepondensi dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan demokratisasi masyarakat. Kepublikan mereka terletak pada ranah kualitas dan bukannya ranah kuantitas (Haryono, 2010).

Untuk itu, mereka mesti menjauhkan praksis politik hegemonik yang mendominasi diskusi publik. Itu berarti mereka tidak mengutamakan aspek privat ataupun kepentingan-kepentingan afiliatif lainnya.

Kepublikan terletak pada sejauh mana mereka menjadi tokoh yang dapat mempengaruhi publik untuk melibatkan diri dalam proses dialektika elektoral karena dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan kebaikan bersama.

Kepublikan terletak pada usaha untuk menciptakan public civility. Adalah tidak elok jika elite politik memprivatisasi ruang publik demi kepentingan politik semata. Kepublikan mereka layak diragukan manakala menjebak rakyat untuk masuk dalam perangkap politik kapitalis. Kepublikan mereka pantas "dicabut" manakala mereka menerapkan cara berpolitik yang melahirkan ekses-ekses distortif.

Kita juga berharap agar pemerintah memblokir sumber-sumber diskusi (seperti akun-akun media sosial) yang tidak mendidik. Banyak sekali akun-akun media sosial yang berkeliaran secara masif di ruang publik. Kalau tidak dikendalikan, maka akan mendenalarisasi publik dan mendekonstruksi marwah ruang publik.

Ruang publik mesti menjadi sarana memperkuat demokrasi. Meskipun kompetitif, dialektika ruang publik harus tetap mengutamakan supremasi etis. Itulah cara menciptakan, memelihara dan memperkuat public civility. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved