Opini Pos Kupang

Dialektika Ruang Publik dan Public Civility

Saya takut, ruang publik kita dikolonisasi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis yang berafiliasi dengan

Dialektika Ruang Publik dan Public Civility
ilustrasi

Oleh Inosentius Mansur
Pemerhati sosial-politik dari Seminari Ritapiret-Maumere

POS-KUPANG.COM - Menjelang pesta demokrasi, ruang publik kita kian dipenuhi narasi-narasi yang menyebabkan segregasi sosial. Ruang publik yang mestinya dikendalikan oleh diskursus akal sehat seturut mekanisme dialektis (justru) bermetamorfosa menjadi perdebatan-perdebatan kusir agitatif.

Alih-alih menciptakan deliberasi publik, justru memproduksi letupan-leputan nirsubtantif. Persoalan-persoalan sosial yang diharapkan menjadi kerangka acuan diskursus, justru dieliminasi.

Saya takut, ruang publik kita dikolonisasi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis yang berafiliasi dengan politikus-politikus oportunis.

Baca: Begini Cara Kamu Akan Bertemu Dengan Pasanganmu Berdasarkan Zodiak

Hal seperti inilah yang pernah dikritik oleh Habermas muda ketika nalar komunikatifnya mendeteksi bahwa ruang publik Eropa dikuasai oleh para pemilik modal dan ekonomi untuk mempromosikan kepentingan mereka. Jangan sampai, ruang publik kita juga sedang dikelola oleh sistem-sistem pragmatik tertentu.

Jangan-jangan kepentingan-kepentingan elitis sedang "berinfiltrasi" ke ruang publik lantas memframing dan mengkapitalisasinya.

Kecurigaan seperti ini pantas dikemukakan. Kita toh dengan mudah membaca munculnya isu-isu yang mengedepankan sentimen dan berpotensi melahirkan instabilitas. Dimensi "kepublikan" dari ruang publik kita pun layak dipertanyakan.

Kepentingan-kepentingan politik jangka pendeklah yang telah menjadi kiblatnya. Alih-alih menjadi etalase gagasan, yang terjadi adalah membludaknya tema-tema yang menciptakan sengkarut sosial.

Deesensialisasi masif seperti ini sulit dibendung, sebab tema-tema yang tak sepatutnya diperdebatkan justru menjadi santapan empuk yang disajikan di meja perjamuan ruang publik.

Alhasil, perhelatan politik elektoral hanya menjadi momentum melegitimasi praksis perpolitikan parsial pragmatik. Boleh saja temanya adalah Pilpres dan Pileg, tetapi yang terjadi adalah proses pembenturan rakyat, kemudian menjebak mereka (rakyat) untuk mendukung orang tertentu. Efeknya, keputusan politik rakyat bukan merupakan manifestasi kesanggupan bernalar, melainkan artikulasi aspek emosional.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help