Berita Kabupaten Manggarai Barat

Bawaslu Mabar Tolak Permohonan Pemohon Sengketa Proses Pemilu antara DPD PAN dengan KPU

Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat memutuskan menolak permohonan pemohon terkait sengketa proses Pemilu antara pemohon, yaitu DPD PAN

Bawaslu Mabar Tolak  Permohonan Pemohon Sengketa Proses Pemilu antara DPD PAN dengan KPU
ISTIMEWA
Sidang penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Manggarai Barat, Kamis (30/8/2018).

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM Servatinus Mammilianus

 POS--KUPANG.COM, LABUAN BAJO| Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), memutuskan menolak permohonan dari pemohon terkait sengketa proses Pemilu antara pemohon, yaitu DPD PAN Mabar dengan termohon yakni KPU kabupaten itu.

Hal itu disampaikan oleh Bawaslu Mabar dalam sidang putusan yang berlangsung di Kantor Bawaslu tersebut, Senin (10/9/2018).

Baca: Cegah Seks Bebas di Kalangan Pelajar! GPAA NTT Gelar Doa Pelajar di Sumba Timur

Baca: Calon TKI asal Belu Dicekal di Bandara El Tari Kupang

“Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menolak permohonan pemohon seluruhnya. Selanjutnya diberi kesempatan untuk mengajukan koreksi ke Bawaslu RI, maksimal satu hari kerja sejak dibacakan keputusan,” kata Ketua Bawaslu Mabar Simeon Sofan Sofian, kepada POS--KUPANG.COM, setelah sidang putusan hari itu.

Disampaikannya bahwa setelah mengajukan koreksi, Bawaslu RI akan memutuskan apakah Bawaslu RI mengoreksi keputusan Bawaslu Kabupaten Mabar ataukah menolak permohonan koreksi.

“Kalau Bawaslu RI memutuskan untuk mengoreksi keputusan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, pasti akan disampaikan apa saja yang dikoreksi itu,” kata Simeon.

Untuk diketahui, sebelum sidang putusan, sudah berlangsung mediasi dan sidang adjudikasi yang diawali pembacaan permohonan oleh pemohon dan jawaban dari termohon, serta sidang pembacaan kesimpulan.

Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu antara kedua belah pihak, dengan agenda pembacaan permohonan oleh pemohon dan jawaban dari termohon, sudah berlangsung Rabu (29/8/2018).

Pada sidang kedua penyelesaian sengketa proses Pemilu antara pemohon dengan termohon, Kamis (30/8/2018) kedua belah pihak sama-sama menunjukan bukti-bukti.

“Baik pemohon maupun termohon, sama-sama menunjukan bukti-bukti. Termohon serahkan bukti berupa surat dari Pengadilan Negeri yang bersifat final dan mengikat, berkaitan dengan PKPU nomor 20. Pemohon juga serahkan bukti antara lain terkait surat menyurat dengan KPU, ada juga SK dan bukti lainnya,” kata Ketua Bawaslu Mabar, Simeon Sofan Sofian kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (30/8/2018).(*)

.

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help