Berita Internasional

Mesir Menghukum Mati 75 Orang terkait Aksi Unjuk Rasa Tahun 2013

Mesir menghukum mati 75 orang termasuk pemimpin garis keras terkemuka terkait aksi duduk pendukung Ikhwanul Muslimin

Mesir Menghukum Mati 75 Orang terkait Aksi Unjuk Rasa Tahun 2013
(REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)
Keluarga Presiden digulingkan Mohamed Mursi menunggu sidang putusan atas 739 orang yang terkait aksi duduk pada 2013 lalu dengan penjagaan polisi di Kairo, Mesir, Sabtu (30/6/2018). 

POS KUPANG.COM - - Mesir menghukum mati 75 orang, termasuk pemimpin garis keras terkemuka pada Sabtu terkait dengan aksi duduk pendukung Ikhwanul Muslimin pada 2013, yang berakhir dengan pembunuhan ratusan pengunjuk rasa pasukan keamanan.

Sejumlah orang lain, yang diadili dalam perkara itu, termasuk pemimpin kerohanian IM Mohamed Badie, dijatuhi hukuman seumur hidup, kata sumber pengadilan.

Baca: Pejabat Berjudi! Kuasa Hukum Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan. Ini Alasannya

Baca: Begini Susunan Upacara Pembukaan PORProv NTT Tahun 2018

Baca: Almarhumah Istri Bupati Sumba Tengah Dijemput Ratusan Keluarga di Bandara Tambolaka


Mereka didakwa melakukan pelanggaran terkait keamanan, termasuk penghasutan mengarah kepada kekerasan, pembunuhan dan penyelenggaraan unjuk rasa gelap.

Kelompok hak asasi manusia mengeritik peradilan massal lebih 700 orang terkait dengan aksi duduk, yang dikenal dengan perkara Rabaa. Unjuk rasa tersebut berlangsung di alun-alun Rabaa Adawiya, Kairo.

Mereka yang dihukum mati dengan cara digantung termasuk para pemimpin IM, Essam al-Erian dan Mohamed Beltagi dan juru dakwah terkenal Safwat Higazi, kata sumber-sumber.

Pembubaran aksi pada Agustus 2013 terjadi beberapa pekan setelah Presiden Abdel Fattah al-Sisi, saat itu panglima militer, menggulingkan Presiden Mohamed Mursi setelah protes-protes menentang pemerintahan IM.


Amnesty International mengatakan lebih 800 pengunjuk rasa terbunuh, pemerintah mengatakan banyak di antara mereka bersenjata, dan 43 polisi gugur.

Sejak Sisi naik ke tampuk kekuasaan tahun 2014, pihak berwenang telah membenarkan penumpasan atas pemberontak dan kebebasan sementara diarahkjan pada teroris dan penyabot yang berusaha mengganggu negara.

Hukuman mati dijatuhkan atas ratusan penentang politiknya atas dakwaan, seperti, menjadi anggota organisasi terlarang atau merencanakan melakukan serangan. (*)


Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved