Berita NTT

Danrem 161 Wirasakti Membantah Warga Perbatasan Caplok Wilayah RDTL

Danrem 161 Wirasakti bantah pernyataan anggota anggota Parlemen RDTL terkait pencaplokan wilayah perbatasan oleh warga Indonesia

Danrem 161 Wirasakti Membantah Warga Perbatasan Caplok Wilayah RDTL
istimewa
Lahan yang dituduhkan dicaplok warga desa Manusasi, Kecamatan Eban Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur - Indonesia 

Hingga saat ini status desa Manusasi dan desa Naktuka berada di wilayah unresolved segment atau batas yang belum disepakati/belum diputuskan garis batasnya oleh kedua Negara sehingga hal ini berarti bahwa daerah ini masih bersengketa, jadi berdasarkan hukum internasional daerah tersebut merupakan daerah berstatus quo. 

"Wilayah desa Manusasi di daerah sengketa yang luasnya 142,7 Ha telah dibagi menjadi 3 zona yakni zone/daerah sengketa I berada di dekat pos TNI (RI), zona/daerah sengketa II berada di tengah dan sedangkan pada zone/daerah sengketa III berada di dekat pos UPF (RDTL)", ungkap Teguh. 

Danrem 161/Wirasakti juga menjelaskan tentang hasil penyelidikan dari Satgas Pamtas RI-RDTL di Sektor Barat. 

"Hasil penyelidikan di lapangan oleh Satgas Pamtas diketahui bahwa di zone III di dekat Pos UPF (RDTL) masyarakat Timor Leste telah sengaja dan terencana melakukan penggarapan lahan di wilayah yang masih bersengketa tanpa ada larangan bahkan kondisi lahan tersebut sudah dipagari permanen dan siap untuk di tanami oleh masyarakat Timor Leste.

Sedangkan masyarakat desa Manusasi di Zone I hanya baru membersihkan lahan tersebut dari rumput dan itu pun karena aksi spontan disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan masyarakat Timor Leste sebelumnya di Zone III" jelas Danrem 161/Wira Sakti. 

Wilayah desa Nakthuka yang masih bersengketa seluas 1069 Ha di dalam sudah terdapat masyarakat RDTL yang tinggal dan kewarganegaraan RDTL yang melaksanakan berkebun dan berladang, padahal status tanah tersebut masih berstatus quo artinya  wilayah tersebut harus steril dari aktivitas.

Bahkan di desa Naktuka pernah dilakukan kampanye oleh  satu tokoh penting dari RDTL kejadiannya bulan April 2018 dengan secara terang dan gamblang menyatakan bahwa jika dirinya menang maka daerah nakthuka akan menjadi milik RDTL akan tetapi jika dirinya kalah maka nakthuka akan menjadi bagian dari RI ini sudah tidak dibenarkan secara hukum internasional.

Pernah terjadi juga keributan di desa Nakthuka sampai dengan pembakaran 4 rumah warga RDTL antara pendukung partai dalam pemilihan kepala negara di dalam wilayah yang bersengketa.

"Saya menyayangkan pernyataan dari  anggota Komisi 8 parlemen Nasional bidang Pertahanan dan Kerjasama Luar negeri, seharusnya tidak melakukan provokasi dengan membuat pernyataan yang dapat menimbulkan perpecahan masyarakat di wilayah perbatasan yang notabene masih ada hubungan kekerabatan keluarga,” ungkap Teguh melalui rilis.

Teguh juga menyampaikan bahwa pihak TNI telah melakukan terobosan dengan melibatkan para raja, fettor dan tokoh adat di kedua  wilayah pada tanggal 14 November 2017 untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan di wilayah Naktuka. Pertemuan itu telah menghasilkan 8 kesepakatan dengan sumpah adat yang berjalan aman dan tenteram.

"Seharusnya David Diaz Ximenes berkoordinasi atau mencari informasi dahulu kepada anggota RAEOA yakni koordinator garis perbatasan di wilayah Khusus Otonomi Oecusse Ambeno, yakni bapak Arnaldo Suni yang jelas menyatakan di surat kabar tersebut bahwa masalah perebutan tanah oleh warga perbatasan di Oelnasi - Pasabe belum diselesaikan dan masih dalam proses" pungkas Teguh. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help