Berita NTT

Danrem 161 Wira Sakti Sebut Parlemen Timor Leste Memutar Balikan Fakta soal Perbatasan

Danrem 161 Wira Sakti geram dengan tuduhan parlemen Timor Leste terkait wilayah batas. Pasalnya, dikutib media harian Timor Leste

Danrem 161 Wira Sakti Sebut Parlemen Timor Leste Memutar Balikan Fakta soal Perbatasan
istimewa
wilayah batas RI -RDTL yang diributkan oleh anggota parlemen Timor Leste sedang dijaga anggota satgas Pamtas RI-RDTL sektor barat 

Ia mengaku Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat telah melakukan penyelidikan batas wilayah terkait hal ini. Dari Hasil penyelidikan di lapangan diketahui bahwa di zone III didekat Pos UPF (RDTL) masyarakat Timor Leste telah sengaja dan terencana melakukan penggarapan lahan di wilayah yang masih bersengketa tanpa ada larangan bahkan kondisi lahan tersebut sudah dipagari permanen dan siap untuk di tanami oleh masyarakat Timor Leste.

Sedangkan masyarakat desa Manusasi di Zone I hanya baru membersihkan lahan tersebut dari rumput dan itu pun karena aksi spontan disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan masyarakat Timor Leste sebelumnya di Zone III.

Sedangkan untuk di wilayah Naktuka yang menurut David Diaz Ximenes juga bahwa masyarakat Indonesia melanggar merebut tanah yang subur juga tidak bisa dibuktikan dengan bahkan pelanggaran di sana jelas dilakukan oleh masyarakat RDTL.

Wilayah desa Nakthuka yang masih bersengketa seluas 1069 Ha di dalam sudah terdapat masyarakat RDTL yang tinggal dan kewarganegaraan RDTL yang melaksanakan berkebun dan berladang , padahal status tanah tersebut masih berstatus quo artinya wilayah tersebut harus steril dari aktivitas. Bahkan di desa Naktuka pernah dilakukan kampanye oleh satu tokoh penting dari RDTL pada bulan April 2018.‎

" Saya menyayangkan pernyataan dari anggota Komisi 8 PN bidang Pertahanan dan Kerjasama Luar negeri, seharusnya tidak melakukan provokasi dengan membuat pernyataan yang dapat menimbulkan perpecahan masyarakat di wilayah perbatasan yang notabenenya mereka masih ada hubungan kekerabatan keluarga.

Kami pernah melakukan terobosan dengan melibatkan para raja, fettor dan tokoh adat di kedua daerah pada tanggal 14 November 2017 yang lalu terkait permasalahan perbatasan di wilayah Naktuka agar diselesaikan secara adat/budaya dan menghasilkan 8 kesepakatan dengan sumpah adat mereka, kegiatan pertemuan itu berjalan aman dan tenteram.

Jika konflik perbatasan diselesaikan dengan masalah adat/budaya oleh mereka sendiri maka terhindar terjadinya konflik," sebutnya‎. (*)

Lahan yang dituduhkan dicaplok warga desa Manusasi, Kecamatan Eban Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur - Indonesia
Lahan yang dituduhkan dicaplok warga desa Manusasi, Kecamatan Eban Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur - Indonesia (istimewa)
Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help