Berita Kabupaten TTS

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan DPRD TTS Minta Masyarakat Menahan Diri

Tokoh masyarakat Kabupaten TTS, Adam Makandolo, tokoh agama, Pdt. Eben Telnoni dan anggota DPRD TTS, Zadrak Pah, meminta masyarakat TTS menahan diri

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan DPRD TTS Minta Masyarakat Menahan Diri
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Anggota DPRD TTS, Zadrak Pah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Tokoh masyarakat Kabupaten TTS, Adam Makandolo, tokoh agama, Pdt. Eben Telnoni dan anggota DPRD TTS, Zadrak Pah, meminta masyarakat TTS untuk menahan diri dan menunggu keputusan akhir majelis hakim Makamah Konstitusi ( MK) terkait sengketa perselisihan hasil pemilu Pilbup TTS.

Ketiganya juga meminta paket Tahun-Konay dan Naitboho-Kase tidak saling mengklaim memenangkan Pilbup TTS karena akan membuat masyarakat TTS kebingungan.

"Proses perhitungan suara silang Pilbup TTS baru saja berakhir dan saat ini KPU Kabupaten TTS dan Bawaslu Kabupaten TTS sedang menyusun laporan hasil perhitungan suara ulang Pilbup TTS untuk dibawa ke MK di Jakarta. Keputusan akhir terkait sengkert ini ada di tangan majelis hakim MK, oleh sebab itu, saya berharap seluruh masyarakat kabupaten TTS bisa menahan diri dan tidak terprovokasi dengan issue yang tidak benar. Biarkan KPU dan Bawaslu Kabupaten TTS bekerja dan hakim MK yang akan memutuskan hasilnya," ungkap Adam Makandolo kepada POS- KUPANG.COM, Sabtu (8/9/2018) di kediamannya.

Baca: Hari Senin Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni di Gurusina

KPU dan Bawaslu Kabupaten TTS diminta untuk bekerja profesional sehingga tidak membuat gaduh proses demokrasi di Kabupaten TTS.

KPU dan Bawaslu diminta untuk bekerja sesuai fungsi dan tugasnya guna menegakkan aturan penyelenggaraan pemilu. Semua proses dan tahapan harus dilakukan secara terbuka agar tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat.
Kekurangan penyelenggara harus diakui dan jangan disembunyikan.

"Penyelenggara harus bekerja profesional dan menjadi wasit yang adil dari sebuah proses demokrasi. Karena jika penyelenggara tidak mampu berlaku adil, tentunya akan ada pihak yang dirugikan dan merasa tidak puas. Segala kekurangan penyelenggara harus diakui dan jangan disembunyikan," pinta Pdt. Eben Telnoni yang ditemui terpisah.

Anggota DPRD TTS, Zadrak Pah meminta seluruh paslon yang bertarung dalam Pilbup TTS dan masyarakat TTS untuk menyerahkan sengketa perselisihan hasil pemilu ( PHP) Pilbup TTS kepada MK.

Apa pun putusan yang diberikan MK harus dihormati dan dijalankan karena itu putusan tersebut mengikat dan tidak bisa diganggu gugat.

Ia berharap semua pihak bisa menjaga keaman di Kabupaten TTS sehingga proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help