Berita Provinsi NTT

PADMA Ingatkan Gubernur NTT Jangan Buru-buru Moratorium TKI ke Luar Negeri

Gabriel Goa, mengatakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, sebaiknya jangan buru-buru memoratorium pengiriman TKI keluar negeri

PADMA Ingatkan Gubernur NTT Jangan Buru-buru Moratorium TKI ke Luar Negeri
ISTIMEWA
Gabriel Goa, Direktur Lembaga PADMA Indonesia. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Direktur lembaga PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa, mengatakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, sebaiknya jangan buru-buru memoratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, Sabtu (8/9/2018).

Hal tersebut diungkapkankannya saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Sabtu (8/9/2018), menanggapi pernyataan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat di Harian Media Indonesia, Jumat (7/9/2018) halaman 11, bahwa di hari pertama berkantor ia akan melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia(TKI).

"Kami dari Lembaga PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), pertama, mengingatkan Gubernur terpilih agar tidak terburu-buru melakukan moratorium tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terkait Kebijakan Pemprov NTT dalam mempersiapkan SDM NTT yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri," tegasnya.

Baca: Johanis Dasalaku Adukan RSUD Waikabubak ke Anggota DPR RI, Ini Penyebabnya

Ia menjelaskan, kebijakan melakukan moratorium TKI akan justru akan menyuburkan perdagangan orang di NTT.

"Fakta membuktikan Moratorium TKI ke Arab Saudi oleh Menaker justru menyuburkan mafiaosi perdagangan orang ke Arab Saudi melalui jalur umroh" ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, di Timor Tengah Utara (TTU) moratorium tenaga kerja ke Luar Negeri oleh Bupati TTU justru menyuburkan mafiaosi perdagangan orang di TTU karena tidak melalui jalur legal, moratorium tetapi memilih jalur ilegal.

Kedua, kata Gabriel, PADMA mendesak Gubernur NTT untuk segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Standar Internasional dan Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) di Tambolaka, Kupang dan Maumere.

Gabriel menguraikan Balai Latihan Kerja(BLK) dan Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) di Tambolaka untuk layani TKI asal Pulau Sumba dan di Kupang untuk layani TKI asal Pulau Timor, Semau, Rote Ndao dan Sabu Raijua dan di Maumere untuk layani TKI asal Flores, Palue, Solor, Adonara, Lembata dan Alor.

Ketiga, PADMA mendesak Gubernur NTT segera tertibkan Mafiosi HGU (Hak Guna Usaha) berkedok investasi Garam di NTT yang tidak pernah membangun tapi malah merampok Hak-Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya Masyarakat Adat Flobamora.

Keempat, PADMA mendesak Gubernur NTT segera bangun industri-industri di NTT agar terbuka lapangan pekerjaan.serta mencegah Perdagangan Orang (Human Trafficking). (*)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved