Berita Provinsi NTT

Ini Pernyataan Danrem 161 Wira Sakti Terkait Masalah Perbatasan RI-RDTL

Danrem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E, M.M menegaskan apa yang dituduhkan Anggota Komisi 8 Parlemen Nasional Bidang Pertahanan

Ini Pernyataan Danrem 161 Wira Sakti Terkait Masalah Perbatasan RI-RDTL
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Lokasi lahan yang masih menjadi sengeketa antara warga di perbatasan RI- RDTL. 

Sedangkan terkait hasil penyelidikan
dari Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat, ia mengatakan, hasil penyelidikan di lapangan oleh Satgas Pamtas diketahui bahwa di zone III didekat Pos UPF (RDTL) masyarakat Timor Leste telah sengaja dan terencana melakukan penggarapan lahan di wilayah yang masih bersengketa tanpa ada larangan.

Bahkan, lanjutnya, kondisi lahan tersebut sudah dipagari permanen dan siap untuk di tanami oleh masyarakat Timor Leste.

"Sedangkan masyarakat desa Manusasi di Zona I hanya baru membersihkan lahan tersebut dari rumput dan itu pun karena aksi spontan disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan masyarakat Timor Leste sebelumnya di Zone III," ujarnya.

Teguh mengatakan, tuduhan lain oleh David Diaz Ximenes juga bahwa masyarakat Indonesia melanggar merebut tanah yang subur juga tidak bisa di buktikan dengan bahkan pelanggaran di sana jelas dilakukan oleh masyarakat RDTL, samaw sekali tidak berdasar.

Menurut Teguh, wilayah Desa Naktuka yang masih bersengketa seluas 1.069 Ha di dalam sudah terdapat masyarakat RDTL yang tinggal dan kewarganegaraan RDTL yang melaksanakan berkebun dan berladang, padahal status tanah tersebut masih berstatus quo artinya wilayah tersebut harus steril dari aktivitas.

Bahkan di desa Naktuka pernah dilakukan kampanye oleh satu tokoh penting dari RDTL kejadiannya bulan April 2018 dengan secara terang dan gamblang menyatakan bahwa jika dirinya menang maka daerah nakthuka akan menjadi milik RDTL akan tetapi jika dirinya kalah maka Naktuka akan menjadi bagian dari RI ini sudah tidak dibenarkan secara hukum internasional.

Pernah terjadi juga keributan di desa Naktuka sampai dengan pembakaran 4 rumah warga RDTL antara pendukung partai dalam pemilihan kepala negara di dalam wilayah yang bersengketa.

"Saya menyayangkan pernyataan dari anggota Komisi 8 PN bidang Pertahanan dan Kerjasama Luar negeri, seharusnya tidak melakukan provokasi dengan membuat pernyataan yang dapat menimbulkan perpecahan masyarakat di wilayah perbatasan yang notabenenya mereka masih ada hubungan kekerabatan keluarga. Kami pernah melakukan terobosan dengan melibatkan para raja, fetor dan tokoh adat di kedua daerah pada tanggal 14 November 2017 yang lalu terkait permasalahan perbatasan di wilayah Naktuka agar diselesaikan secara adat/budaya dan menghasilkan 8 kesepakatan dengan sumpah adat mereka dan pertemuan itu berjalan aman dan tenteram. Jika konflik perbatasan diselesaikan dengan masalah adat/budaya oleh mereka sendiri maka terhindar terjadinya konflik," katanya.

Dia mengatakan, seharusnya David Diaz Ximenes berkoordinasi atau mencari informasi dahulu kepada anggota RAEOA, yakni koordinator garis perbatasan di wilayah Khusus Otonomi Oecusse Ambeno, yakni bapak Arnaldo Suni yang jelas menyatakan di surat kabar tersebut bahwa masalah perebutan tanah oleh warga perbatasan di Oelnasi - Pasabe belum diselesaikan dan masih dalam proses" ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help