Berita Kabupaten TTS

Esok Penandatangan Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pilbup TTS

Kita jadwalkan penandatanganan berita acara pukul 13.00 Wita. Sebelum menandatangi berita, kita akan bacakan hasil pencocokan

Esok Penandatangan Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pilbup TTS
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Plh Ketua KPU Kabupaten TTS, Yan Ati 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Plh. Ketua KPU Kabupaten TTS, Yan Ati mengatakan, proses penghitungan suara ulang di 921 TPS telah selesai dilakukan sesuai amar putusan. Esok, Sabtu ( 7/9/2018) akan dilakukan penandatanganan berita acara perhitungan suara ulang dengan cara pencocokan formulir model C 1 KWK berhologram dengan C1 Plano berhologram.

Baca: 311 Atlet Kota Kupang Siap Tampil di ajang PORProv NTT

Baca: Dituntut 10 Tahun Penjara! Marianus Sae Minta Hakim Beri Keringanan Hukuman

Baca: Gol Alfonsius Bawa Malaka Unggul Atas Kabupaten TTS

" Kita jadwalkan acara penandatanganan berita acara akan dimulai pukul 13.00 Wita. Sebelum menandatangi berita, kita akan membacakan hasil pencocokan formulir model C 1 KWK berhologram dengan C1 Plano berhologram per TPS.

Untuk TPS yang formulir model C 1 KWK berhologram dan C1 Plano berhologram nya lengkap akan kita bacakan lengkap, sedangkan untuk C1 KWK berhologram dan C1 Plano berhologram yang tidak ada akan kita katakan tidak ditemukan.

Berita acara ini akan kita sampaikan ke majelis hakim Mahkamah Konstitusi bersama laporan penghitungan suara ulang yang akan segera kita mulai susun," ungkap Yan.

Ketika ditanyakan jika saksi salah satu paslon menolak untuk menandatangi berita acara penghitungan suara ulang, Yan mengatakan, hal tersebut tidak menjadi masalah. Dirinya menegaskan perhitungan suara ulang Pilbup TTS yang sudah dijalankan KPU Kabupaten TTS tetap sah walaupun salah satu saksi paslon menolak untuk menandatangani berita acara.

" Sesuai amar putusan majelis hakim MK, proses penghitungan suara ulang harus dihadiri saksi paslon dan sudah kita laksanakan. Sedangkan untuk penandatangan berita acara, tidak diwajibkan seluruh saksi harus tandatangan," tegasnya.

Ketika ditanyakan terkait hasil penghitungan suara ulang Pilbup TTS, Yan enggan menjawabnya.

Dirinya mengatakan, hak untuk menjawab apakah hasil penghitungan suara ulang antara formulir model C 1 KWK berhologram cocok dengan C1 Plano berhologram cocok atau tidak merupakan kewenangan majelis hakim MK.

Ia menegaskan seluruh hasil perhitungan suara ulang dan temuan selama perhitungan suara ulang akan diberikan kepada majelis hakim MK.

" Kalau untuk menjawab cocok atau tidak itu haknya majelis hakim MK. Kami tidak punya wewenang. Kita tunggu saja putusan MK nanti. Apa pun hasilnya harus kita hormati dan siap melaksanakan," pungkasnya.

Ketika dikonfirmasi terkait tudingan jika KPU menjadi biangkerok dari perselisihan sengketa Pilbup TTS, Yan enggan menanggapinya. Dirinya mengatakan, ia tidak bisa membatasi orang untuk menilai kinerja KPU.

Namun menurut Yan, jika masyarakat mengikuti tahapan demi tahapan Pilbup TTS tentunya akan bisa mengetahui bagaimana kinerja KPU Kabupaten TTS sesungguhnya.

" Penilaian masyarakat tentang kinerja kami merupakan hak masyarakat, tetapi jika masyarakat mengikuti dengan baik tahapan Pilbup TTS tentunya penilaiannya akan lebih adil," sebutnya.( *)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help